Created on Wednesday, 26 June 2013 16:12 Published Date
Jakarta, GATRAnews - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Amir Syamsuddin yang juga Sekretaris Gabungan Koalisi membenarkan adanya perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melarang semua menteri bepergian ke luar negeri pada pekan ini. "Memang betul," ucap Amir sebelum menghadiri rapat dengan Tim Pengawas (Timwas) Bank Century DPR RI di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, (26/6).
Perintah ini segera menimbulkan banyak pertanyaan, terutama apakah bakal terjadi penggantian atau reshuffle menteri. Maklum saja, saat ini ada tiga menteri yang merupakan kader Parta Keadilan Sejahtera (PKS) dalam susunan kabinet. Belakangan, PKS memposisikan dirinya beseberangan dengan partai koalisi, misalnya menolak kebijakan kenaikan BBM.
Toh, Amir langsung menolak dugaan tersebut. "Saya kira agar kita (menteri) lebih berkonstentrasi pada tugas kita yang ada saat ini. Itu satu kondisi di mana kita harus konsentrasi saja, baru saja diumkan kenaikan bahan bakar, bagus juga tidak ke mana-mana," kata Amir.
Amir juga mengaku belum mengetahui akan ada pertemuan di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada akhir pekan ini. "Kok belum dengar, tunggu panggilan, nanti saya akan tanya itu," jawabnya saat disinggung tentang rencana pertemuan tersebut. Sedangkan saat disoal apakah sudah ada sinyal menggelar pertemuan untuk menentukan nasib PKS dalam koalisi, Amir juga mengaku belum mengetahuinya. "Nanti kalau sudah ada, kita akan beritahukan yang pertama," janjinya. (IS)
Berita Lainnya :
