POLHUKAM
Kamis, 27 Juni 2013 02:51 wib
Bagus Santosa - Okezone
Menkum HAM Amir Syamsuddin (kanan) (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Sekretaris koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab) yang sekaligus Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Amir Syamsuddin mempertanyakan, apakah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih merasa berkoalisi dengan Setgab.
"Mungkin lebih tepat ditanyakan ke PKS, dia masih merasa berkoalisi enggak?" kata Amir menjawab posisi PKS di Setgab Koalisi, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 26 Juni.
Amir juga mengatakan, belum ada kepastian tentang kabar reshuffle terhadap tiga kader PKS yang menjabat di kabinet.
"Saya kira kalau pun ada, dan ditugaskan kepada saya sebagai sekretaris Setgab. Diinformasikan, pada saat itu pula saya ditanya, mungkin saya bisa menjawabnya saat ini. Tapi sejauh ini belum (ada rencana reshufle)," papar Amir.
PKS merupakan partai Koalisi Setgab yang menolak kebijakan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Meski berseberangan, namun Setgab belum menentukan sikap untuk memaafkan atau memecat partai dakwah tersebut.
"Saya kira kalau menggunakan istilah 'dimaafkan' mungkin orang yang merasa 'dimaafkan', ada yang merasa 'dimaafkan'. Tapi maaf-memaafkan itu belum pernah menjadi satu lembaga resmi dalam situasi seperti ini," sindir Amir.
Sebaliknya, kalau PKS yang merasa dimaafkan oleh Setgab, hal itu tidak terlalu dipusingkan Amir. "Kalau ada yang merasa 'dimaafkan' ya tidak apa-apa, tidak dosa kan," ujarnya.
Dia juga menjelaskan, masalah PKS sedikitnya sudah dua kali masuk dalam agenda rapat Koalisi Setgab. Pembicaraan soal PKS ini, lanjut Amir, memang sudah ada sebelum pemutusan APBNP.
"Ini selama menjadi sekretaris Setgab, membicarakan permasalahan ini baru dua kali rapat. Semua terjadi sebelum pemutusan APBNP (2013) dan memang nuansanya seperti itu dan itu yang sudah tercermin di sini (sambil menunjuk Gedung DPR)," kata Amir.
(tbn)
Berita Selengkapnya Klik di Sini 
