iPhone diharapkan bisa menjadi penangkal kebijakan 'pembungkaman' yang diberlakukan pemerintah.
AS meringankan larangan penjualan telepon seluler dan perangkat komunikasi lainnya serta piranti lunak untuk warga Iran.
Kebijakan ini ditujukan unbtuk mempromosikan kebebasan berpolitik warga Iran, sekaligus tandingan atas upaya Teheran yang disebut AS sebagai ''pembungkaman warga''.
Perubahan kebijakan ini akan membuat iPhone buatan Apple untuk pertama kalinya bisa diekspor secara sah ke Iran.
Sebelumnya AS mengetatkan sanksi untuk Iran dalam beberapa tahun terakhir sebagai upaya untuk memaksa Iran mengurangi program nuklirnya.
AS meyakini Iran tengah memperkaya uranium ke tingkat yang bisa digunakan sebagai senjata nuklir, tetapi hal ini dibantah Iran dengan menyebutnya sebagai kepentingan damai.
''Rakyat Iran semestinya bisa berkomunikasi dan mengakses informasi tanpa menjadi subyek pembalasan dari pemerintahan mereka sendiri,'' kata departemen keuangan AS dalam sebuah pernyataan.
Meski kebijakan baru ini akan mengijinkan penjualan perlengkapan dan piranti lunak bagi warga Iran, tetapi larangan tetap berlaku bagi warga dan pejabat pemerintah yang masuk dalam daftar cekal AS.
"Kami sangat peduli terhadap warga Iran dan dalam kehidupan sehari-hari mereka,'' kata Wendy Sherman, wakil menteri bidang urusan politik departemen luar negeri AS kepada BBC Persia.
"Izin baru ini akan membolehkan baik piranti lunak dan perangkat keras untuk masuk ke Iran dan dimiliki warga Iran sehingga mereka bisa secara bebas berkomunikasi dengan yang lainnya dengan cara yang tidak selalu mereka miliki.''
Komisi Nasional Iran Amerika menyambut baik kebijakan ini.
"Mengangkat sanksi ini adalah langkah positif yang luar biasa,'' kata direktur kebijakan lembaga ini Jamal Abdi.
''Tidak ada contoh yang lebih baik untuk sanksi yang merusak hak asasi manusia dan upaya masyarakat sipil Iran, dan membantu rezim.''
Dalam beberapa tahun terakhir warga Iran di AS memprotes sejumlah toko Apple yang menolak menjual iPhone atau iPad dengan alasan khawatir perangkat tersebut secara ilegal akan dikirim ke Iran.
Kebijakan ini dikeluarkan beberapa pekan menjelang pemilihan umum di Iran.
Sosial media memainkan peran penting dalam kericuhan pemilu 2009 yang membuat Presiden Mahmoud Ahmadinejad kembali berkuasa.
Oposisi menggunakan sosial media untuk mengumpulkan dukungan dan menyelenggarakan aksi demonstrasi di jalan.
