Created on Wednesday, 06 November 2013 20:22 Published Date
Jakarta, GATRAnews - Ketua Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung meminta pemerintah Indonesia melayangkan protes keras terhadap Australia, yang diduga telah menyadap percakapan para pejabat Indonesia.
"Saya kira, pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk menyampaikan protes dan kekecewaan terhadap tindakan Australia melakukan penyadapan terhadap pejabat-pejabat kita," tegas Akbar, usai menghadiri acara penyampaian sumpah jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva dan Arief Hidayat, di Jakarta, Rabu (6/11).
Menurutnya, sebagai negara yang menghormasti hak-hak privacy, tentu penyadapan suatu tindakan yang melanggar norma-norma pergaulan bangsa-bangsa.
"Tidak hanya Australia, tapi kita juga melihat banyak juga protes yang disampaikan pada pememrintah Amerika, terhadap berbagai penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Amerika terhada pejabat-pejabat negara di berbagai dunia," tandas Akbar.
Atas dasar itu, Akbar kembali menegaskan, pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang tegas untuk memperlihatkan ketidaksukaan dan kekecewaanya terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Australia dan Amerika.
Saat disinggung, apakah penyadapan terhadap para pejabat Indonesia itu akibat kepemimpinan dan pemerintah negeri ini lemah, Akbar tak langsung membenarkan. "Saya kira tidak, hanya Australia saja. Maksudnya tidak hanya Indonesia saja kan, negara lain kan melakukan, mengalami hal yang sama," ucapnya.
Namun demikian, imbuh Akbar, Indonesia harus bisa membuktikan, bahwa bangsa ini juga menyatakan ketidaksukaan terhadap tindakan Australian dan Amerika tersebur. "Apa pun nanti reaksinya, tapi kita harus meperlihatkan itu," tegasnya.
Menurutnya, pemerintah Indonesia tidak perlu ragu menyamapaikan kekecewaanya dan ketidaksukaan, serta protes keras atas penyadapan yang dilakukan Australia dan Amerika. (IS)
Berita Lainnya :
