POLHUKAM
Senin, 21 Oktober 2013 18:24 wib
Misbahol Munir - Okezone
ilustrasi
JAKARTA - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Mahkamah Konstitusi (MK) menuai prokontra. Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, menilai, penerbitan Perppu bukan solusi terkait permasalahan suap yang terjadi di lembaga yudikatif tersebut.
"Solusinya tidak harus Perppu. Presiden menganggap situasi itu genting dan mendesak. Kalau genting dan mendesak maka akan dikeluarkan cepat, itu dalam kurun waktu dua minggu," jelas dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2013).
Apalagi, kata dia, rakyat tidak melihat bahwa persoalaan yang melanda MK merupakan persoalaan yang genting. "Rakyat juga tidak menganggap genting yang mendesak. Rakyat tidak menarik kasus-kasusnya di MK," kata dia.
Bahkan, meski Ketua MK nonaktif, Akil Mochtar, sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun MK masih bisa memutuskan sengketa pilkada yang cukup krusial, seperti Pilgub Jawa Timur dan Sumatera Selatan (Sumsel).
"MK dalam rentan waktu ini sudah membuat keputusan dengan hal-hal yang kritis di Pilgub Jatim dan Sumsel, semua pihak menerima. MK tetap bisa bersidang, karena yang ditangkap kan cuma satu, kecuali lima orang," kata dia.
Sehingga, lanjut dia, solusi yang paling tepat adalah merivisi UU MK. "Kami melihat MK harus diperbaiki, tapi jalurnya melalui revisi UU MK. Jadi begini karena lembaga yang mengawasi MK, memang harus ada lembaga permanen yang mengawasi MK dan harus diformalkan. Revisi itu lebih mungkin," jelas anggota Komisi I DPR itu.
(cns)
Berita Selengkapnya Klik di Sini 
