SOLO - Kubu Paku Buwono (PB) XIII menyesalkan sikap Wali Kota Solo, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo, karena merespons persyaratan kubu Dewan Adat yang berimbas batalnya kirab agung kembalinya Raja Keraton Kasunanan ke dalam istana.
Juru bicara sekaligus adik kandung PB XIII, KGPH Suryo Wicaksono, mengatakan, seharusnya Wali Kota tidak merespons usulan Lembaga Dewan Adat. Pasalnya, di dalam sistem pemerintahan kerajaan yang berbentuk monarki, raja merupakan pemimpin tunggal dan pemegang keputusan.
"Tapi sikap Wali Kota yang menerima usulan dari Lembaga Dewan Adat (LDA), sama juga Wali Kota mengakui bila kedudukan LDA sama tinggi dengan raja. Padahal dalam sistem monarki, raja merupakan pimpinan tertinggi. Dan tidak ada lembaga lain yang sejajar dengan raja," papar pria yang akrab disapa Gusti Nino itu, kepada Okezone, di Solo, Selasa (29/10/2013).
Menurut Gusti Nino, pembatalan kirab tersebut bukan menyangkut faktor keamanan. Pasalnya kirab agung kembalinya raja murni gagasan Pemerintah Kota Solo, sehingga faktor keamanan merupakan tanggung jawab Wali Kota.
Keputusan pembatalan kirab, diambil setelah pertemuan antara Ketua DPRD Surakarta, YF Sukasno, sekaligus panitia kirab dengan kubu Dewan Adat yang diwakili Gusti Puger tidak menghasilkan kesepakatan. Lembaga Dewan Adat keberatan dengan rute yang dilalui raja bersama mahapatihnya.
"Sinuhun tetap ingin agar kirab berlangsung sesuai dengan rencana. Namun dalam pertemuan yang dilaksanakan Dewan Adat terjadi dead lock, menyangkut rute perjalanan kirab agung kembalinya raja," jelasnya.
Raja menghendaki rute dimulai balai kota menuju keraton melalui pintu utama yakni Kori Kamandungan kemudian masuk melalui tiga pintu di dalam keraton dan berakhir di Singgasana Raja. Sementara Dewan Adat meminta rute kirab berawal dari balai kota menuju keraton tidak masuk melalui pintu utama, melainkan lewat pintu Sasana Putra.
"Pihak Dewan Adat kirab dari balai kota menuju keraton tapi tidak masuk pintu utama Kori Kamendungan melainkan langsung kondur (pulang) ke Sasana Putra yang merupakan kediaman pribadi raja. Kalau itu keinginan Lembaga Dewan Adat, tidak usah ada kirab," tegas Gusti Nino.
Dengan pembatalan acara kirab tersebut menurut Gusti Nino maka dalam keraton terjadi dualisme kepemimpinan. "Dewan Adat itu maunya kudeta menguasai keraton secara penuh. Selama Lembaga Dewan Adat belum dibekukan, lembaga itu akan terus membuat kisruh Keraton Kasunanan Surakarta," pungkasnya.
(tbn)
