Created on Wednesday, 30 October 2013 09:19 Published Date
Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegur semua anak buahnya yang menjabat sebagai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait rendahnya serapan anggaran. Ia khawatir, target serapan di akhir 2013 sebesar 97% tidak tercapai. Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2013 masih rendah. Yakni baru mencapai 42,42% dari total anggaran sebesar Rp 50,1 triliun.
Jokowi menekan agar anggaran yang telah dibebankan kepada SKPD maksimal terpakai. "Penyerapan masih rendah dibandingkan dengan penyerapan tahun sebelumnya yang bisa mencapai 59,18%. Artinya kita tertinggal sekitar 13,76 persen," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (29/10). Mantan Walikota Surakarta ini meminta SKPD dan walikota mendongkrak penyerapan anggaran dalam kurun waktu 1,5 bulan. Tidak lama lagi, tahun anggaran 2013 segera berakhir dan dipastikan anggaran tersebut menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). "Saya instruksikan seluruh SKPD dan UKPD bersinergi menggunakan sisa waktu dua bulan ini. Agar percepatan penyerapan anggaran dapat dilakukan. Karena kegiatan yang sudah ditetapkan di tahun 2013 tidak akan diubah," tegasnya.
Beberapa SKPD punya anggaran besar
Penyebab utama rendahnya APBD DKI 2013, ungkap Jokowi, dikarenakan masih rendahnya beberapa SKPD yang memiliki anggaran sangat besar. Diantaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Pemukiman dan Gedung Pemda, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Kelautan dan Pertanian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas Olahraga dan Pemuda. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Endang Widjajanti mengatakan ada 10 SKPD yang merupakan pengguna anggaran terbesar dalam APBD DKI 2013. Diantara 10 SKPD tersebut, sudah ada SKPD yang sudah bagus penyerapan anggarannya. Yaitu Dinas Kebersihan DKI yang sudah mencapai 60%. "Ada yang sudah bagus. Dinas Kebersihan itu sudah diatas 60%. Prosentasenya masih murni. Soalnya sudah ada beberapa anggaran yang dihilangkan," kata Endang.
Saat ini, rekonsiliasi pelaksanaan pekerjaan terus dilakukan dan diharapkan kontrak kerja sama sudah dapat dirampungkan sebelum tahun anggaran usai. Semua pengerjaan proyek hingga kontrak, akan dikawal oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta."Karena itu, kami masih optimis penyerapan dapat diatas 90%. Karena pergerakannya penyerapannya masih dinamis," tuturnya.Persoalan mendasar lambatnya pergerakan penyerapan anggaran, Endang menegaskan karena sampai saat ini APBD Perubahan 2013 sudah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), namun belum APBD Perubahan 2013 belum diserahkan Mendagri ke Pemprov DKI."Kenapa nggak pakai anggaran perubahan, Depdagri itu kan ada koreksi dulu. Dimasukkan ke sistem dulu baru dipakai. Prosedur keuangan tadi ya seperti itu," jelasnya. (*/Zak)
Berita Lainnya :
