POLHUKAM
Sabtu, 08 Juni 2013 03:07 wib
Misbahol Munir - Okezone
Ilustrasi Okezone
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Asep Warlan Yusuf mengungkapkan bila sikap PKS menolak kenaikan BBM sudah tepat, meskipun saat ini PKS adalah bagian dari koalisi. Tak ada kewajiban bagi PKS untuk selalu seirama dengan partai penguasa.
"Harapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai kompak dan solid ini tentunya mendapatkan dukungan dari parlemen. Tapi dalam kontrak rumusan harus kompak dan solid hanya untuk mendukung kabinet. Dalam kontrakpun hanya tertulis kekompakkan itu untuk meningkatkan kinerja, tidak KKN dalam kabinet. Isi kontrak itu tidak ada hubungan sama sekali dengan DPR," kata Asep saat dihubungi, Jumat (7/6/2013).
Sehingga, sambung Asep, PKS memiliki celah untuk menentang kebijakan pemerintah melalui legislatif karena koalisi yang dibangun hanya dilevel eksekutif. "Inilah celah yang dimanfaatkan oleh PKS, karena fraksi di DPR tidak diikat dalam hubungan koalisi yang artinya boleh saja apapun alasannya baik sekedar cari popularitas atau benar-benar memperjuangkan ideologi untuk berseberangan dengan presiden," paparnya.
Menurut dia, keputusan untuk mengeluarkan PKS dari koalisi sangat bergantung kepada SBY. "Jadi memang yang diikat oleh SBY adalah para mentri dari parpol dan bukan fraksi koalisi di DPR dan faktanya semua menteri di kabinet termasuk yang dari PKS menerima dan mendukung kebijakan SBY. Tinggal SBY saja yang memutuskan apakah hal itu cukup atau tidak dan apakah SBY merasa terganggu dengan kebijakan FPKS menolak kenaikan harga BBM," jelasnya.
Asep menuturkan Fraksi Partai Demokrat tak bisa mendesak Fraksi PKS untuk keluar dari koalisi meski tak mendukung kebijakan pemerintah. "FPD tidak bisa mengatur FPKS, apalagi menuduh FPKS munafik dan bermuka dua karena FPD itu juga mitra koalisi sama kedudukannya dengan FPKS. SBY sendiri tidak bisa memaksa karena tidak punya kontrak dengan FPKS dan kalaupun ada kontrak tersebut maka kontrak itu inkonstitusional dan pelanggaran konstitusi oleh SBY tentunya akan membuat SBY bisa diimpeacht, itu kalau memang ada kontrak SBY dan FPKS," ungkapnya.
Kata dia, SBY memiliki hak prerogatif untuk memecat mentri-mentri PKS. "Saya justru melihat SBY mengalami dilema yang malah seperti menunjukkan dirinya 'bermuka dua', satu sisi seharusnya dia paham tidak bisa memaksa DPR dan satu sisi tetap memaksa. Lagi pula dia punya wewenang untuk memecat mentri-mentri PKS tanpa harus memerintahkan FPD untuk memaksa FPKS menerima kebijakannya," tandasnya. (ydh)
Berita Selengkapnya Klik di Sini 
