JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ganjar Pranowo, mengaku ingin dilantik di atas panggung kecil melalui prosesi sederhana dan disaksikan masayarakat. Sebelumnya, Kepala Bagian Umum Sekretaris Dewan Pemprov Jateng, Wibowo, menyatakan, anggaran untuk prosesi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Ganjar-Heru mencapai Rp1 miliar.
"Saya mau di lantik sederhana supaya publik melihat. Ada panggung kecil di depan Gedung DPRD dan publik bisa berjabat tangan," ujar Ganjar saat berbincang dengan redaksi Okezone, di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu 19 Juni.
Politikus PDIP itu beralasan, dengan prosesi yang dilakukan di tempat terbuka, masyarakat Jawa Tengah dapat melihat pelantikan secara langsung. Sementara jika pelantikan dilakukan dalam ruang tertutup dengan pengamanan yang berlebihan akan menciptakan jarak antara pemimpin dengan rakyat.
"Saya berharap seperti itu, karena banyak orang minta diundang. Jadi harus membuka ruang agar bisa melakukan semua itu," katanya.
Menurut Ganjar, biaya pelantikan tidak perlu mahal agar tidak menghabiskan anggaran negara. Apalagi, masih banyak warga yang terhimpit masalah ekonomi dan membutuhkan bantuan.
"Kenapa punya gagasan seperti itu, selain untuk mengakomodasi keinginan rakyat juga kalau bisa murah kenapa tidak," paparnya.
Sementara mengenai biaya pelantikan dirinya yang mencapai miliaran rupiah, pria yang gemar berolah raga renang itu, menyatakan belum mengetahui secara pasti.
"Saya tidak tau karena panitianya bukan saya. Anggaran itu dari DPRD sudah memberi jatah seperti itu. Prinsipnya saya ingin dilantik secara sederhana, tapi kalau keputusannya harus dilantik dengan biaya sebesar itu ya saya hanya bisa menjalaninya," tandasnya.
Alumnus Universitas Gajah Mada itu, mengaku tidak ada undngan khusus pada pelantikannya nanti. Kendati demikian, politikus beruban itu menginginkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri hadir dalam pelantikannya.
"Kan kita dikasih jatah untuk undangan, yang jelas dari partai (PDIP) harus ada. Tetapi saya belum tau mekanismenya, yang minta diundang banyak tapi partai dulu dong, terus Komisi II, relawan, struktur, dan tokoh agama," tuturnya.
(tbn)
