Presiden Rafael Correa pernah terlibat perselisihan dengan wartawan.
Majelis Nasional Ekuador meloloskan UU kontroversial yang memunculkan adanya lembaga pengawas media.
UU juga nanntinya akan membolehkan dilakukannya distribusi ulang terhadap frekuensi televisi dan radio saat ini.
Alasan penyusunan aturan perundangan baru ini adalah membatasi jumlah lembaga penyiaran swasta yang saat ini jumlahnya begitu dominan.
Anggota parlemen dari kelompok oposisi mengatakan undang-undang ini sebagai "aturan yang menghambat" namun pemerintah mengatakan aturan itu akan menghindari penyalahgunaan dan monopoli penguasaan media.
Presiden Ekuador Rafael Correa diketahui memang pernah terlibat pertikaian dengan wartawan dan pernah dituduh berupaya untuk mengendalik pers di negara itu.
Berdasarkan aturan baru, Ekuador nantinya akan memiliki lembaga supervisi yang bertugas untuk melakukan pengawasan, memeriksa, mengintervensi dan mengendalikan media yang ada di negara itu.
Lembaga supervisi ini juga mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada surat kabar atau lembaga penyiaran yang dinilai melakukan pelanggaran.
Politisi di Ekuador telah melakukan pembahasan tentang keberadaan aturan bagi media selama lebih dari tiga tahun.
Namun hingga masa tugas anggota legislatif periode lalu pembahasannya belum selesai dan bahkan dibiarkan tertunda.
Aturan itu akhirnya diputuskan oleh Majelis Nasional dibawah anggota parlemen baru yang komposisi keanggotaanya dikuasai oleh partai pendukung Presiden Correa, Alianza Paiz.
Tanpa kesulitan Pemerintahan Presiden Corea yang mendukung aturan pembatasan media ini pun bisa meloloskannya di Majelis Nasional.
Dengan menguasai tiga perempat dari kursi di parlemen yang berjumlah 134 kursi, aturan tentangan pembatasan media disahkan lewat suara mayoritas.
