JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menegaskan Pemprov DKI akan mencabut hak kelola PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro) yang tertera dalam Surat Keputusan Gubernur. Pasalnya, pemprov khawatir kerja sama PT Jakpro dengan pihak swasta akan menimbulkan masalah.
"PT Jakpro mengambil itu (lahan waduk), kemudian menjalin kerja sama terus dengan swasta. Itu yang terjadi. Makanya sekarang kami tegaskan, Jakpro ini kami mau cabut suratnya (SK)," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu 22 Mei.
Ahok mengakui, pada awalnya Pemprov DKI menyerahkan tanggung jawab pengelolaan lahan pada PT Jakpro. Namun, PT Jakpro ternyata menjalin kerja sama dengan pihak swasta dalam pengelolaannya.
"Itu kan memang pemrov yang kasih ke mereka, ada SK-nya. Makanya mau kami stop, termasuk lahannya itu soal futsal segala macam, termasuk si Teddy segala macam. Itu kerja sama dengan mereka kan. Makanya saya bilang, DKI ini rusak karena selalu ada uang kerohiman," terang Ahok.
Ahok mencatat, luas lahan yang dikelola oleh PT Jakpro di DKI sekira 20-23 hektare dan jika dijual harga tanahnya mencapai Rp20 juta per meter persegi. "Kami udah ambil. Udah bikin surat," pungkasnya.
(tbn) 
