POLHUKAM
Minggu, 09 Juni 2013 21:00 wib
Misbahol Munir - Okezone
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA - Kalau saja pemilihan presiden RI dimajukan hari ini maka sudah dapat dipastikan bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan terpilih sebagai presiden dengan suara mutlak di atas 60 persen, siapa pun lawannya. Namun, karena pemilihan presiden masih tahun 2014 yang akan datang, maka kepastian bahwa Jokowi akan tampil sebagai pemenang itu terpaksa harus bersabar dulu.
Menurut Bard of Advisor Center For Strategic and International Studies (CSIS), Jeffry Geovani, waktu satu tahun ke depan ini akan sangat bergantung pada keberhasilan konvensi Capres Partai Demokrat. Bila konvensi berjalan sangat demokratis dan diikuti oleh calon-calon presiden dari generasi baru seperti Gita Wiryawan, Mahfud MD, Marzuki Ali, Irman Guzman, Dino Pati Jalal, Chairul Tanjung, maka lahirnya penantang baru yang bisa mengimbangi jagonya Megawati yaitu Jokowi, masih sangat mungkin.
"Konvensi capres Partai Demokrat akan jadi panggung yang menarik, tempat tampilnya tokoh-tokoh muda dari generasi baru yang secara leluasa bisa memperkenalkan diri dan unjuk gigi secara elegan. Namun, bila ternyata konvensi tersebut berjalan tidak seperti yang diharapkan maka 2014 yang akan datang teka tekinya hanya siapa yang akan menjadi wakil presiden Indonesia berikutnya," Jeffry, Minggu (9/6/2013).
Menurut dia, mengapa kita hanya bisa berharap pemilihan presiden 2014 akan berwarna melalui konvensi capres Demokrat? karena melalui partai-partai lain seperti yang diketahui telah memutuskan capresnya masing-masing dan terbukti sampai saat ini penerimaan masyarakat sangat rendah kepada capres-capres tersebut.
Sementara menurut Peneliti Maarif Institute, Endang Tirtana, sistem demokrasi Indonesia, sepertinya masih menjadi utopia yang hanya jadi pajangan tulisan akademis belaka. "Mengutip Roosevelt soal kuasa rakyat, bahwasanya pemimpin sesungguhnya sebuah negara demokrasi bukan Presiden, DPR ataupun DPD, tapi mereka yang menjadi pemilih," kata Endang.
Walaupun perjuangan mengembalikan kuasa rakyat masih berliku jalannya, setidaknya kata dia, ini bisa dilakukan melalui upaya masyarakat pemilih untuk memilih kandidat presiden dan wakilnya, dan juga legislatif yang memiliki kapasitas, integritas dan moralitas yang kuat. Bukan memilih hanya karna didasari hasrat dan selera yang timbul dari rekayasa pencitraan calon. Tapi pemilih harus mengenal lebih dalam terhadap tokoh yang dipilihnya.
"Jadi,jangan sampai salah pilih,karena jika tidak, maka pemimpin yang dipilih tidak memberikan harapan perubahan perbaikan," jelas dia.
(hol)
Berita Selengkapnya Klik di Sini 
