Created on Tuesday, 25 June 2013 14:09 Published Date
Jakarta, GATRAnews - Akusisi Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Pemprov DKI Jakarta diperkirakan rampung akhir 2013 ini. Beberapa klausul dalam dokumen akusisi, saat ini sedang disesuaikan sebelum disahkan. "Rencananya tahun ini, tapi akhir tahun ini paling cepat. Ini butuh waktu agak lama karena berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2006 mengharuskan ada persetujuan dari instansi-instansi," ungkap Dirut PPD, Parlindungan Situmorang di Jakarta, Selasa (25/6).
Awal Juni lalu, digelar rapat antara Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan PPD di Kementerian BUMN. Dua kementerian memintan untuk mengubah kata "pengambilalihan" menjadi "hibah murni". Pergantian kata tersebut mengingat jika pengambilahan adalah "akusisi yang diikuti pemberian kompensasi, uang atau barang". Sementara itu, hibah adalah pemeberian murni tanpa proses pemberian kompensasi dalam bentuk apapun. "Jadi kita menunggu surat Gubernur untuk bikin surat lagi. Isinya hibah murni, bukan lagi pengambilalihan," lanjutnya kepada awak media.
Akusisi PPD ke DKI Jakarta juga mengharuskan Pemprov DKI untuk membayar utang yang dimilik perusahaan tersebut kepada pihak ketiga. Saat ini utang PPD berjumlah kurang lebih Rp 100 milyar menunggu pelunasan. "Rp 100 miliar lebih, utangnya mulai dari rekening dana investasi, utang pelabuhan indonesia, utang pajak, utang dagang dan bisnis," lanjut Parlindungan.
Sementara itu, jumlah aset yang dimiliki PPD cukup besar. Meliputi armada bus kurang lebih ada 300 unit, 350 karyawan, delapan depo, lahan kosong di Ciracas sekitar 5 hektare, vila di mega mendung, dan dua unit rumah ex karyawan di Depok. (*/Zak)
Berita Lainnya :
