KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman, dan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari (kiri ke kanan) membahas Partai Demokrat pasca-Anas Urbaningrum mundur dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/2).
TERKAIT:
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu membatasi pengeluaran dana kampanye yang akan dikeluarkan oleh setiap bakal calon anggota legislatif. Pasalnya, pembatasan dana kampanye dapat memicu kampanye yang lebih berkualitas.
"Ketika secara kuantitatif dana kampanye lebih dibatasi, di situ akan terjadi kualitatif kampanye caleg," kata Yunarto kepada Kompas.com, Selasa (21/5/2013).
Yunarto menjelaskan, regulasi pembatasan dana kampanye akan memberikan kesempatan yang sama bagi bakal caleg lain yang tidak memiliki dana kampanye besar, namun memiliki kualitas pemahaman politik yang lebih baik. Selain itu, peraturan tersebut dapat menekan angka money politics yang biasa terjadi pada saat kampanye berlangsung.
Namun demikian, meskipun nantinya KPU membuat aturan mengenai pembatasan dana kampanye, Yunarto ragu apakah peraturan tersebut akan berjalan secara optimal atau tidak. Hal itu disebabkan, pelaksanaan Pemilu 2014 tidak akan jauh berbeda dengan pelaksanaan Pemilu 2009 lalu, yang menggunakan mekanisme proporsional terbuka. Artinya, setiap bakal caleg dapat bertarung secara bebas pada saat kampanye berlangsung.
"Saya lihat regulasi pembatasan dana kampanye seperti pilkada, termasuk pemasangan iklan, itu tidak jelas pengaturannya. Belum lagi terkait mekanisme kontrol dan sanksi yang tidak optimal yang diberikan KPU kepada partai politik maupun bakal caleg yang melanggar aturan," jelasnya.
Editor :
Ana Shofiana Syatiri
