Created on Monday, 27 May 2013 10:20 Published Date
Jakarta, GATRAnews - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (Pena 98), Adian Napitupulu mensinyalir hak interpelasi yang diajukan DPRD DKI Jakarta kepada Gubernur Joko Widodo (Jokowi) atas program Kartu Jakarta Sehat (KJS), merupakan bagian dari operasi naga merah.
Penilaian tersebut disampaikan Adian yang juga merupakan calon legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini di Jakarta, Senin, (27/5). Menurutnya, hal itu disampaikan karena upaya DPRD DKI Jakarta dinilainya mengada-ada.
Adian menjelaskan, penggunaan istilah operasi "naga merah" itu meminjam istilah mendiang mantan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) atas kasus 27 Juli 1996. Ia menilai istilah itu sangat pas untuk digunakan dalam menganalisa beberapa peristiwa yang menimpa PDIP akhir-akhir ini.
Di Jakarta, ujarnya, upaya DPRD DKI Jakarta menginterpelasi Jokowi nampak sangat mengada-ada dan menunjukkan, bahwa DPRD tidak rela kalau warga Jakarta dilindungi kesehatannya. Banyak yang menduga interpelasi DPRD didukung oleh broker alat kesehatan, industri farmasi, dan RS swasta.
Terlepas dari dugaan itu, nilai Adian, secara politik, Jokowi sebagai salah satu ikon demokrasi dan kerakyatan PDIP, sekarang sedang dihancurkan citranya. Sesungguhnya DPRD tidak menginterpelasi Jokowi, tapi menginterpelasi hak-hak dasar rakyat yang menggaji wakil rakyat terhormat tersebut.
Tak hanya di Jakarta, di Bogor, sekitar 10 hari sebelum ditutupnya pendaftaran calon bupati oleh KPU, tiba-tiba wakil Bupati dari PDIP, Karyawan Faturahman ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat melalui kasus berdelik aduan 3 tahun lalu, 2010. Lucunya, wakil bupati Bogor ini bukan jadi tersangka korupsi, Narkoba atau perselingkuhan, tapi disangka turut serta atau bersama-sama memproduksi, menyebarkan video porno.
"Nah lho, bagaimana mungkin seorang Wabup bergelar master hukum yang mengurus 5 juta warga di 40 kecamatan dan 430 desa, punya waktu untuk memproduksi dan menyebarkan video porno. Sementara ribuan pengedar vcd porno Jabotabek masih bebas berkeliaran," cetusnya.
Selanjutnya di Bali, penyakit "diam" tiba-tiba jangkiti lembaga-lembaga survei nasional yang selalu agresif mengeluarkan quick count dalam tiap Pilkada. Konon, di hari Pilkada di pulau wisata internasional dan relatif aman, tiba-tiba di basis suara PDIP terlihat banyak aparat dan itu tidak terjadi di basis non PDIP. Alhasil, suara berubah sedikit, hanya 0,4% tapi efektif mengubah pemenang.
"Operasi naga merah di tahun panas 1996 sedang beraksi lagi di tahun politik 2013. Jika sejarah berulang, apakah sejarah kemenangan PDIP di 1999 juga berulang di 2014?" pungkasnya. (IS)
Berita Lainnya :
