Created on Wednesday, 21 August 2013 19:39 Published Date
Jakarta, GATRAnews - Lonjakan defisit neraca perdagangan Indonesia yang tinggi mulai mengkhawatirkan imbasnya terhadap perekonomian nasional. Di kuartal pertama saja, defisit perdagangan telah mencapai 3,3 milyar dolar AS, dan diperkirakan totalnya akan mencapai 6 milyar dolar AS di tahun 2013. Defisit itu dipicu oleh importasi migas dan bahan baku penolong untuk industri yang masih tinggi, disamping nilai komoditas ekspor nasional yang rendah. Atas permasalahan ini, kalangan dunia usaha berharap defisit neraca perdagangan itu bisa segera ditekan.
"Akhir-akhir lalu Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan, sekarang defisit neraca perdagangan juga. Permasalahan ini harus segera diatasi sebelum dampak negatifnya merambah lebih jauh terhadap perekonomian nasional," ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P. Roeslani, di Jakarta, Rabu (21/8).
Menurut Rosan, pemerintah harus bisa mengontrol importasi minyak dan gas serta bahan baku penolong industri yang masih tinggi. Selain itu, nilai komoditas ekspor nasional yang masih rendah harus lebih ditingkatkan melalui industri pengolahan bernilai tambah.
"Potensi-potensi ekspor daerah masih belum banyak diangkat. Padahal, setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas komoditas unggulan ekspornya. Dari daerah ini diharapkan bisa memperkuat pertambahan nilai ekspor nasional," kata dia.
Rosan menilai, transaksi ekspor dengan pelemahan rupiah hingga mencapai niai di atas Rp 10.000 per dolar AS seharusnya bisa menjadi momentum bagi para eksportir untuk lebih meningkatkan kegiatan ekspornya di tengah fenomena defisit neraca perdagangan. "Meski memang seharusnya nilai rupiah itu seharusnya mencapai titik yang baik dan ideal bagi stabilitas perekonomian nasional," tuturnya.
Lebih jauh Rosan mengatakan, daya saing dari segala aspek industri tak terkecuali bagi usaha kecil menengah seharusnya bisa menjadi prioritas khusus. "Daya saing kita lemah, sementara pasar bebas sudah tak terhindarkan. Sekarang tinggal bagaimana agar pelaku usaha kita berdaya saing dan siap menghadapi pasar bebas sehingga produknya bisa diterima tidak hanya di dalam negeri saja, tetapi juga luar negeri," jelasnya.
Pembiayaan Ekspor
Meski potensi ekspor daerah begitu tinggi, namun para pelaku usaha daerah terutama UKM masih terkendala pada minimnya akses pembiayaan terhadap bank. Banyaknya penerapan syarat yang diberlakukan hingga minimnya pengetahuan pengusaha daerah terhadap ekspor menjadi permasalahan utama yang sering ditemui.
Menurut Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Modal Ventura Safari Azis, permasalahan itu dipicu atas keterbatasan UKM dalam mengelola keuangannya sehingga menjadikannya tidak bankable. "Pengelolaan UKM harus diperkuat mulai dari pengelolaan keuangannya mulai dari kemampuan UKM menyusun laporan dan neraca keuangan," kata Safari.
Menurut Safari Azis, pemberlakuan pajak 1% bagi UKM yang mempunyai omzet kurang dari Rp 4,8 milyar memiliki sisi positif agar UKM bisa mengelola perusahaannya secara profesional dengan tata kelola yang baik sehingga menjadi bankable, "Kita harapkan pengenaan pajak itu bisa membuat UKM nantinya bankable karena akan memperoleh NPWP, sehingga akses pembiayaan bisa lebih mudah," ujar dia.
Di tengah sulitnya akses pembiayaan dari perbankan, terutama untuk ekspor, pihaknya merekomendasikan kepada para pelaku usaha untuk bisa mengakses permodalan melalui lembaga non perbankan untuk mengembangkan usaha, sehingga tidak terpaku pada lembaga perbankan saja.
"Bilamana akses ke perbankan masih dirasakan sulit, pengusaha daerah dan UKM bisa mengakses pembiayaan melalui alternatif lain dengan memanfaatkan lembaga non perbankan," ujar Safari.
Dia mengaku, Kadin Indonesia melalui Palapa Nusantara Berdikari akan membina badan usaha atau pelaku UKM yang memiliki potensi untuk melakukan ekspor. Pembinaan ini dilakukan dari yang tadinya tidak bankable menjadi bankable. "Kadin membentuk Palapa Nusantara Berdikari untuk memberikan pendanaan terhadap UKM-UKM daerah yang berpotensi," tuturnya.
Untuk menggenjot ekspor daerah dengan dukungan akses pembiayaannya, Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial telah melakukan klinik bisnis di berbagai provinsi antara lain DKI Jakarta, Gorontalo, Bali, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan kali ini di Kalimantan Selatan. "Palapa Nusantara Berdikari bentukan Kadin ini akan melakukan akselarasi penyaluran dana kepada UKM di daerah-daerah lainnya," kata Safari. (*/DKu)
Berita Lainnya :
