SEKTOR RIIL
Rabu, 28 Agustus 2013 17:50 wib
Dani Jumadil Akhir - Okezone
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan
JAKARTA - Kondisi perekonomian Indonesia saat ini sedang terguncang, dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Namun Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyakini situasi krisis ekonomi ini berbeda dari tahun 2008.
"Oh beda. Kalau 2008 sangat terpengaruh pada kekeringan likuiditas yang ada di Amerika serikat," ungkap Gita saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/8/2013).
Menurut Gita dengan telah dilakukan penyiraman likuiditas pada 2008 oleh Bank Sentral Amerika Serikat berimbas pada pasar-pasar yang ada di luar negeri Paman Sam tersebut.
"Sejak 2008 telah dilakukan penyiraman likuiditas oleh bank sentral Amerika Serikat yang berimbas pada pasar-pasar yang ada di luar Amerika Serikat. Dan kita jadi penerima likuiditas tersebut," jelas Gita.
Gita menambahkan, selama 5-6 tahun terakhir ini, seluruh pasar modal di dunia menjadi penerima likuiditas yang berimbas yang jadi muaranya di Amerika Serikat.
"Berarti mereka Bank Sentral AS, ambil sikap siraman balik yang begitu dahsyatnya. Dan mereka mengambil triliunan dolar. Dan ini yang dongkrak harga saham di negara berkembang, termasuk Indonesia. Kalau terjadi sangat mempengaruhi penurunan IHSG dan nilai tukar. Kalau likuiditas dibalik, akan sisa banyak dan kontra dengan situasi 2008. Dulu mereka kering dengan likuiditas, sekarang banjir dengan likuiditas," papar Gita.
Gita pun beranggapan bahwa langkah-langkah pemerintah dari sisi fiskal dan nonfiskal, dari relaksasi perizinan investasi, peningkatan investasi dan akan sangat mengefek dalam jangka menengah dan panjang.
"Yang pendek perlu ada nonfiskal lagi. Porsi fiskal kita sudah membaik. Nah, sekarang likuiditas yang balik itu enggak topang saham Amerika serikat karena ditarik balik oleh bank sentral. Dan juga sebagian lari untuk kejar treasurry. Dalam sepuluh tahun, dalam 1,5 bulan terakhir, meningkat dari 2,4 persen ke 2,8-2,85 persen. Kalau meningkat terus, itu bisa lewat 3 bahkan 3,5 persen. Mau enggak mau pengaruh ke policy fiskal kita, yaitu moneter," tandasnya. (wan) (wdi)
Berita Selengkapnya Klik di Sini 
