Presiden Susilo Bambang Yudhoyono prihatin dengan kondisi di Mesir.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyayangkan tindakan kekerasan yang dilakukan keamanan Mesir dalam menangani aksi unjuk rasa yang telah menewaskan setidaknya 638 orang di negara itu.
Namun sikap Indonesia yang disampaikan Presiden Yudhyono dinilai tidak cukup oleh sebagian warga yang bersimpati terhadap aksi kekerasan di Mesir.
Dalam salah satu bagian pidato kenegaraanya di hadapan anggota DPR dan sejumlah perwakilan negara asing, Presaiden Yudhoyonomengatakan pemerintah Indonesia merasa prihatin terhadap kondisi di Mesir khususnya penggunaan senjata dalam membubarkan aksi unjuk rasa di negara itu.
"Kita berharap korban jiwa yang terus berjatuhan bisa dihentikan. Penggunaan kekuatan dan senjata militer dalam menghadapi para pengunjuk rasa tentulah bertentangan dengan nilai demokrasi dan kemanusiaan," kata Presiden Yudoyono di DPR hari Jumat (16/08) pagi.
"Saya menyeru agar pihak-pihak yang berhadapan bisa saling menahan diri."
Ini bukanlah pernyataan pertama Yudhoyono terkait dengan persoalan di Mesir, sebelumnya dia juga pernah mengomentasri soal krisis politik di negeri pyramid itu dengan meminta agar warga Indonesia tidak mencampuri urusan politik negara tersebut.
Tidak cukup
Peristiwa kekerasan di Mesir hari ini telah mengundang aksi unjuk rasa sejumlah kelompok di Indonesia mengecam aksi kekerasan yang terjadi.
Aksi yang berpusat di sekitar kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan Kantor perwakilan PBB ini diikuti oleh ratusan orang dan menuntut peran aktif PBB dalam menghentikan aksi kekerasan di Mesir.
"Saya kira pemerintah Indonesia harus menawarkan solusi untuk secara langsung terlibat dalam penyelesaian masalah di Mesir"
Sebagian pengunjuk rasa meminta Indonesia ikut aktif membantu warga Mesir yang menjadi korban kekerasan.
Mereka menilai pemerintah Indonesia belum cukup mengambil langkah dalam mengecam aksi kekerasan di Mesir.
"Saya rasa Indonesia bisa lebih proaktif dalam menyikapi isu Mesir, bentuk nyatanya adalah menarik Dubes Indonesia dari Mesir ini menunjukan bukti nyata sikap pemerintah Indonesia kepada pemerintah ilegal Mesir yang sekarang," kata salah satu pengunjuk rasa, Ari Irfanto.
"Saya paham penarikan Dubes ini tidak mudah karena sejarah hubungan kedua negara terlalu baik tetapi menurunkan tingkat hubungan diplomtik saya rasa cukup memadai," kata pengunjuk rasa lainnya, Suryama Majana Sastra.
Cerminan negara lain
Pengamat Timur Tengah Smith Al Hadar membenarkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar bersikap lambat dalam merespon apa yang terjadi di Mesir.
Dia juga menilai apa yang disampaikan Presiden Yudhoyono kurang tegas dan tidak menyasar pada pokok persaoalan.
"Indonesia terlalu lunak dan tidak cukup substansial dalam memberi sikapnya, seharusnya sikap Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia seharusnya bisa tegas dan tidak terlalu terlambat karenanegara lain bisa melihat sikap Indonesia," kata Smit.
"Sikap cepat Indonesia bisa memberi ketenangan di dalam warga Indonesia sendiri dan menjadi cerminan bagi negara lain."
Ratusan orang di Jakarta berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa mengecam kekerasan di Mesir.
Sementara pengamat politik luar negeri dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Ali Munhanif mengatakan Indonesia bisa mengambil peran untuk melakukan intervensi kemanusian dan menawarkan diri menjadi bagian proses penyelesaian persoalan di Mesir melalui sejumlah pintu seperti hubungan sejarah kedua negara.
"Saya kira pemerintah Indonesia harus menawarkan solusi untuk secara langsung terlibat dalam penyelesaian masalah di Mesir," kata Munhanif.
"Di kalangan negara-negara Timur Tengah saya kira Indonesia cukup dipandang sebagai sebuah negara yang setidaknya bisa dipelajari pengalaman demokratisasi dan pengalaman resolusi konflik. Itu bisa menjadi modal awal bagi kita menawarkan solusi."
Sebelumnya sejumlah negara telah mengambil sikap keras terkait dengan aksi kekerasan di Mesir. Pemerintah Turki dan Iran sebelumnya telah menyebut peristiwa di Mesir sebagai pembantaian.
Sementara Pemerintah Inggris telah mengutuk penggunaan kekerasan militer dalam mengatasi unjuk rasa warga sipil.
