Akil Mochtar diduga menerima suap terkait sengketa pilkada.
Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan terkait penangkapan Ketua MK, Akil Mochtar, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (02/10).
"Kita siapkan Majelis Kejormatan," ujar Sekjen MK, Janedri M Gaffar melalui telepon kepada BBC Indonesia.
Majelis Kehormatan akan memeriksa perkara penangkapan dan seluruh informasi terkait kasus tersebut, termasuk mempertimbangkan keterangan Akil.
Jika terbukti bersalah, majelis dapat menjatuhkan sanksi ringan, sedang atau berat seperti pemecatan jika terdapat bukti yang dianggap menguatkan.
Sejumlah media di Jakarta mengutip Janedri dengan menulis sidang majelis akan digelar Jumat besok. Mantan ketua MK Mahfud MD disebut sebagai salah satu anggota majelis yang akan hadir.
Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ditangkap oleh KPK atas dugaan penyuapan pada Rabu (02/10) di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta.
Juru bicara KPK, Johan Budi mengatakan penyidik KPK juga menyita uang dalam mata uang dollar Singapura dan AS senilai Rp2-3 miliar di kediamannya.
Uang yang disita KPK diduga merupakan suap terkait sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Gunung Mas, Kalimatan Tengah.
Dalam situs resmi MK, Akil memang antara lain bertugas sebagai hakim Konstitusi ketua dalam perkara sengketa itu.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikanketerkejutannya atas berita penangkapan ini dan langsung memberikan pernyataan pers pada Kamis (03/09) pagi
"Saya merasakan kemarahan dan keterkejutan rakyat mengetahui penangkapan itu," kata Presiden.
"Saya merasakan kemarahan dan keterkejutan rakyat mengetahui penangkapan itu"
Ia memilih langsung memberi pernyataan karena memandang penangkapan ini sebagai 'hal khusus'.
"Pertama ini menyangkut peran lembaga tinggi negara, dan menyangkut pemimpin lembaga itu," kata Yudhoyono pada para pewarta di istana negara.
"Kedua, isu ini berkaitan pula dengan kehidupan demokrasi: pemilu, juga pilkada. Ini berkait dengan suara rakyat."
Bersama Akil, KPK juga menangkap anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa dan seorang pengusaha berinisial CN di rumah dinas Akil.
Akil Mochtar, lahir di Kalimantan Barat, dipilih menjadi Ketua MK pada Agustus 2013 dan sedianya bertugas hingga 2016 mendatang.
Penangkapan ini menjadi kasus korupsi terbaru yang terkait dengan pejabat puncak pemerintahan.
Sebelumnya, KPK juga menangkap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) atas dugaan korupsi.
Rudi Rubiandini Klik diduga menerima suap ribuan dolar dan motor mewah dari pemilik perusahaan Kernel Oil di Indonesia.
