Proposal PM Tony Abbott sudah ditentang sebelum kedatangannya ke Jakarta.
Perdana Menteri baru Australia Tony Abbott akan mulai kunjungan ke Jakarta di tengah upaya negara itu menggolkan proposal terbarunya untuk mengatasi para pencari suaka ke Australia.
PM Abbott menyatakan akan mengirim balik manusia perahu yang datang ilegal ke negerinya melalui perairan Indonesia, namun pemerintah Jakarta menolak keras usulan ini karena dianggap akan melanggar kedaulatan negara.
Kunjungan ini bertepatan dengan kasus tenggelamnya perahu pencari suaka terakhir yang pada Sabtu (28/09) lalu menewaskan sedikitnya 31 orang karena kapal yang menreka naiki karam di laut lepas.
PM Abbott dijadwalkan bicara dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan resmi kenegaraan pertamanya sejak terpilih.
Dalam lawata dua hari ini Abbott diperkirakan akan mencoba mendekati pihak Indonesia dengan membawa sejumlah agenda, bukan hanya pencari suaka, tetapi uga kebijakan dagang antar negara.
Dalam rombongannya terdapat pula sejumlah pengusaha asal Australia.
"Harapan saya adalah agar kunjungan ini menciptakan sebuah tradisi bagi semua perdana menteri Australia di masa datang untuk menjadikan Jakarta sebagai lokasi pertama kunjungan luar negerinya," kata Abbott.
Meski demikian dengan kasus baru di Laut Jawa akhir pekan lalu, fokus pembicaraan lawatan ini diperkirakan tak akan beranjak jauh dari urusan pencari suaka.
Sejak kejadian naas itu para korban selamat menuding Angkatan Laut Australia sengaja bertindak lambat memberikan pertolongan. Namun menurut Canberra semua bantuan yang layak diberikan sudah dilakukan.
Di Jakarta Menlu Marty Natalegawa mengatakan usulan kebijakan PM Abbott berisiko mengancam kerjasama mengatasi gelombang pencari suaka dua negara.
Dalam kampanyenya sebagai calon perdana menteri, Abbott menyerukan kebijakan "hentikan kapal" yang ternyata membuatnya terpilih.
Menurutnya menghentikan ribuan pencari suaka dari perairan Indonesia adalah isu "hidup atau mati" buatnya.
Perdana menteri dari Partai Liberal ini memerintahkan agar militer Australia mengusir kapal imigran gelap yang menuju negeri itu - jika dimungkinkan - untuk mencegah mereka mendarat.
