JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan pihaknya akan menerapkan tarif Electronic Road Pricing (ERP) alias jalan berbayar semahal mungkin.
"Tergantung orang kemampuan lewat, tergantung kamu nekat. Kalau Rp20 ribu masih lewat (dinaikan) Rp50 ribu. Masih nekat juga, ya Rp70 ribu. Konsepnya mengatur volume kendaraan di jalan, bukan duitnya," katanya di Balai Kota, Kamis (24/10/2013).
Pasalnya, kata Ahok, tujuan utama penerapan kebijakan ini untuk membatasi volume kendaraan yang mengaspal di jalanan ibu kota. "Sesuai saja supaya enggak macet. Tapi ada hitungannya. Jadi sekian menit kendaraan capai berapa meter ada rumusnya," kata Ahok.
Kendati demikian, lanjut mantan anggota Komisi II DPR RI itu mengaku, bila sistem ERP ini kemudian mendapatkan uang yang cukup, nantinya akan digunakan untuk pengadaan bus gratis di Jakarta.
"Kalau bisa untung, kenapa enggak gratiskan bus di seluruh DKI? Kalau dari ERP, ternyata orang kaya Jakarta 100 ribu pun bayar mau nyaman lewat, ya bayar saja. Ya kita jadi bisa kasih bus gratis. Karena kenyamanan kendaraan pribadi mana bisa dikalahkan transportasi umum. Itu ada prinsip keadilan tadi kan," tuturnya.
Berdasar kajian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sambung Ahok, sistem ERP akan dikenakan biaya sekira Rp22 ribu. "Tapi kalau segitu masih macet ya dinaikan," tandasnya.
"Kita lagi bicarakan soal bank, yang penting mesinnya enggak masuk kartu. Kalau begitu bank terbatas. Kita ingin model mesin hanya di depan, terus belakang yang di debet dari rekening. Potong dari rekening bank kamu," ungkapnya.
Untuk diketahui, jalur yang akan diterapkan sistem ERP, di antaranya adalah Jalan MH Thamrin, Jalan Sudirman, dan beberapa jalan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
(ded) 
