POLHUKAM
Kamis, 17 Oktober 2013 21:18 wib
Fahmi Firdaus - Okezone
Menko Polhukam Djoko Suyanto (Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi (MK).
"SBY menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Perpu MK)," kata Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/10/2013).
Dalam pertemuan dengan para pimpinan lembaga negara di Kantor Presiden pada 5 Oktober 2013, menurut Djoko telah disepakati untuk mengambil langkah-langkah cepat dan tepat untuk membantu penyelamatan institusi Mahkamah Konstitusi (MK) pascatertangkapnya mantan Ketua MK nonaktif Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Salah satu langkah penyelamatan yang mengemuka pada saat itu adalah perlunya diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)," terangnya.
Alasan SBY menerbitkan Perppu sambung Djoko, untuk membantu MK kembali mendapatkan kepercayaan publik.
"Tentulah sangat berbahaya jika MK yang punya kewenangan sangat strategis untuk menjaga konstitusi bernegara, mengawal demokrasi dan menegakkan pilar negara hukum, tidak lagi mendapatkan kepercayaan utuh. Apalagi, tahun depan kita menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilu 2014, yang sangat strategis bagi keberlanjutan kehidupan berdemokrasi di tanah air," paparnya.
Dalam perhelatan Pemilu 2014 tersebut, peran MK yang dipercaya sangat penting, utamanya untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu.
"Oleh karenanya, langkah cepat dan tepat untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada MK adalah suatu keniscayaan, dan penerbitan Perpu MK adalah jawaban yang tepat untuk kegentingan upaya penyelamatan MK tersebut," pungkasnya.
(hol)
Berita Selengkapnya Klik di Sini 
