Created on Thursday, 03 October 2013 10:10 Published Date
Jakarta, GATRAnews - Meski belum terbukti secara sah dan menyakinkan, bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar menerima duit sekitar Rp 2-3 miliar terkait Pemilukada, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan, namun operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu membuktikan bahwa MK sebagai benteng terakhir rontok juga dengan suap.
"Benteng terakhir kepercayaan masyarakat terhada hukum ikut rontok," niali Anggota Komisi III DPR RI, Eva K Sundari di Jakarta, Kamis, (3/10). Menurutnya, dapat disuapnya para penegak hukum tersebut semakin menambah ketidakpercayaan raktat terhadap institusi hukum negeri ini dan berpotensi terhadap anarkisme. "Ini potensi memunculkan masyarakat anarkis, sehingga harus ada konvensi di antara individu-individu dari penegak-penegak hukum dan DPR untuk mencegah hal tersebut terjadi," tandas Eva.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menilai, penangkapan Ketua MK juga merupakan bencana hukum nasional, karena MK yang dipersepsi lumayan baik dibanding lembaga hukum lainnya, tetapi bisa ditembus suap. "Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini tragedi nasional RI sebagai negara hukum," nilai Eva.
Eva mengatakan, ditangkapnya Akil Mochtar tentunya membuat semua terperanjat, karena selama ini MK dinilai agak positif dibanding lembaga penegak hukum lainnya. "Kita sangat menyesalkan dan shock. Sebagai lembaga hukum yang selama ini integritasnya paling tinggi selain KPK, berantakan dengan OTT terakhir ini," ungkap Eva.(IS)
Berita Lainnya :
