Created on Saturday, 31 August 2013 14:57 Published Date
Jakarta, GATRAnews - Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) menyerukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) agar menolak usulan Panitia Tim 17, tentang penamaan jalan di lokasi strategis Monas dan Istana Negara, Jakarta, dengan nama "Jalan Soeharto". "Nama Soeharto belum layak diabadikan, walaupun dalam bentuk nama jalan, apalagi di lokasi strategis dan bersejarah," nilai Ketua Umum Repdem, Masinton Pasaribu, di Jakarta, Sabtu (31/8).
Aktivis 98 ini berpendapat, nama mendiang mantan Presiden Soeharto tak layak menjadi nama Jalan Medan Merdeka Timur, karena usai tumbangnya Soeharto pada tahun 1998, ada ketetapan atau Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang mensyaratkan pengusutan mantan Presiden Soeharto dan kroninya.
Jika nama Soeharto ditetapkan menjadi nama jalan melalui SK Gubernur DKI Jakarta, itu sama artinya dengan mengebiri Tap MPR. Berbagai kasus kejahatan ekonomi, politik, dan kemanusiaan rezim Orde Baru Soeharto yang belum diusut tuntas hingga saat ini.
"Karenanya, mantan penguasa Orde Baru Soeharto tidak pantas sama sekali menerima penghargaan apa pun," tagasnya.
Khusus di bidang ekonomi, kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun justru mewariskan banyak utang. Soeharto juga terlibat melakukan pelanggaran HAM, seperti tragedi kemanusiaan terhadap orang-orang yang dicap sebagai komunis tahun 1965 hingga 1967, tragedi kemanusiaan di Aceh, Timor-Timur, Lampung, dan Papua.
Hitler yang pernah melakukan kejahatan kemanusiaan saat perang dunia II, namanya tidak pernah diabadikan dalam nama jalan di Jerman maupun di negara lainnya di dunia. Nama Soeharto belum layak diabadikan dalam bentuk penghargaan apapun, apalagi jika disandingkan dengan nama-nama pemimpin yang berjasa buat bangsa Indonesia, seperti Soekarno, Moh Hatta, dan Ali Sadikin.
Sebagai negara yang beradab, tentu sisi pengabdian yang pernah dilakukan Soeharto harus dihargai oleh negara. Namun penghargaan negara terhadap pengabdian Soeharto tidak harus mengabadikannya dalam nama jalan di lokasi strategis dan bersejarah di Jakarta. Apalagi hingga memberikan gelar pahlawan.
"Praktik kekerasan negara yang masih terjadi terhadap rakyat Papua, adalah warisan kebijakan militeristik yang diterapkan oleh rezim orde baru, serta praktek pengelolaan negara dan pemerintahan korup oleh rezim orde baru Soeharto, hingga kini masih diwarisi dan dilanjutkan oleh pemerintahan SBY," pungkasnya. (IS)
Berita Lainnya :
