Created on Monday, 01 July 2013 22:07 Published Date
Jakarta, GATRAnews - Tarik ulur pembahasan penyesuaian tarif angkutan umum di Jakarta masih bergulir antara eksekutif dan legislatif. Surat Gubernur DKI Joko Widodo kepada DPRD, belum mendapatkan persetujuan dewan. DPRD DKI Jakarta mempermasalah kenaikan tarif, lebih menguntungkan pihak pengusaha (operator) dengan penghapusan retribusi. Setidaknya tiga pungutan resmi akan dihilangkan, antara lain penempatan terminal, kelayakan kendaraan (KIR) dan retribusi ijin trayek.
"Tarif mau dinaikan? Jaminan buat penumpang apa? Tidak kebut-kebutan, keamanan bagi perempuan di malam hari apa, kayak gitu apa jaminannya? Masa penumpang terus yang dikorbanin," ungkap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana di Kebon Sirih, Senin (1/7) sore.
Politisi PKS ini menilai aneh dengan keingian Pemprov DKI menaikan tarif angkutan umum di Jakarta. Sebab pada waktu yang bersamaan, PT Kereta Commuter Jakarta (KCJ) menurunkan tarif cukup signifikan dengan menerapkan tarif progresif. Pria yang biasa disapa Sani ini menuturkan DKI Jakarta seharusnya bertindak sebagai pelindung masyarakat. Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi beban, sehingga jika ditambah kenaikan tarif akan semakin terpuruk. "Tugas pemerintah melindungi masyarakat. Jangan BBM sudah naik, tarif juga ikut naik, nanti apa-apa juga naik. Terus dikaji juga, kenapa itu KRL bisa turun," lanjut Sani.
Sani menegaskan Dinas Perhubungan jangan hanya memperhatikan sisi pengusaha pengucuran insentif. Justru masyarakat yang harus dipenuhi haknya sebagai penumpang akngkutan umum, serta mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan operator. "Pengusaha kan duitnya banyak, rakyat ada enggak yang kayak gitu, justru paling penting itu. Masak tega sih, bbm naik, sembako naik mau Puasa, Lebaran dan Tahun Ajaran baru," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Joko Widodo telah berkirim surat meminta restu kenaikan tarif angkutan di Jakarta. Kenaikan tarif yang diminta, karena pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi sejak 22 Juni 2013 lalu. DKI Jakarta membatasi kenaikan tarif hanya pada angkutan umum kelas ekonomi, antara lain jenis bus kecil, sedang dan bus besar reguler. Kenaikan tarif berkisar antara 20 - 50 persen dari tarif semula.
Menanggapi berlikunya persetujuan dewan untuk menaikan tarif tidak diambil pusing oleh Joko Widodo. Kepada awak media, ia justru mempersilahkan masyarakat untuk menilai siapa yang menghambat tarif baru angkutan umum di Jakarta. "Ya tanyakan saja ke masyarakat. Saya itu begitu naik, besoknya langsung saya kirim ke Dewan. Justru disuruh memperbaiki pelayanan, enggak usah disuruh kita perbaiki kok," tegas Jokowi. (*/Zak)
Berita Lainnya :
