Jumlah korban sipil yang tewas dan cedera di Afghanistan meningkat 23%.
Kelompok militan Taliban menepis laporan terbaru PBB yang menuding mereka sebagai penyebab peningkatan korban sipil dalam konflik Afghanistan.
Laporan PBB tersebut menyatakan Taliban bertanggung jawab atas tiga perempat dari kematian 1.300 warga sipil sepanjang enam bulan pertama tahun 2013.
Jumlah itu mencerminkan peningkatan korban jiwa sipil sebesar 23% dibanding pada tahun sebelumnya.
"Konflik bersenjata membawa peningkatan bagi penderitaan dan bahaya bagi warga sipil dalam paruh pertama 2013. Jumlah warga sipil yang tewas mapun luka meningkat 23% dibanding tahun lalu," seperti dijelaskan Georgette Gagnon, dari Misi Bantuan Hak Asasi PBB untuk Klik Afghanistan, UNAMA,.
Sebagian besar merupakan korban yang tidak sengaja akibat bom pinggir jalan namun laporan menyebutkan warga sipil yang menjadi sasaran serangan juga meningkat.
Jumlah korban jiwa perempuan meningkat sampai 61% sedangkan anak-anak sebesar 30%.
Pasukan NATO rencananya akan mengundurkan diri pada akhir tahun 2014.
Berdasarkan laporan PBB terbaru yang dikeluarkan Rabu 31 Juli ini, sekitar 74% dari korban jiwa disebabkan oleh kelompok pemberontak, 9% oleh pasukan propemerintah, dan 12% karena pertarungan antara pemerintah dan pemberontak.
Sebagian besar korban jatuh disebabkan oleh bahan peledak rakitan yang dikenal dengan istilah IED, yang biasanya digunakan Taliban.
Menanggapi laporan PBB ini, Taliban menegaskan bahwa seperti biasanya semua laporan yang disiapkan dan diterbitkan UNAMA atas permintaan Amerika Serikat adalah bias.
"Kami menolak dengan keras laporan yang tidak berdasar itu dan mengatakan kepada UNAMA bahwa mereka tidak akan pernah berhasil dalam propagandanya," seperti tertulis dalam pernyataanya kepada sejumlah kantor berita.
Tanggung jawab keamanan di Afghanistan sudah dialihkan beberapa waktu lalu Klik dari pasukan internasional ke pasukan dalam negeri sejalan dengan rencana penarikan mundur NATO dari negara itu pada akhir tahun depan.
Taliban selalu mengatakan bahwa mereka tidak menganggap orang yang bekerja untuk pemerintah Afghanistan dukungan Barat sebagai warga sipil.
