Created on Wednesday, 31 July 2013 12:17 Published Date
Jakarta, GATRAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melarang warga yang tidak ada pekerjaan datang ke Jakarta. Alasannya, tak hanya menjadi beban Pemprov, keluarga pun nantinya merasa terbebani jika tidak memiliki pekerjaan. "Kalau nggak punya pekerjaan, jangan ke Jakarta. Pasti numpang di tempat saudara dong. Kalau kamu nggak punya uang dan merepotkan keluarga, pasti kamu dipulangin," ungkap dia di eks Taman IRTI, Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (31/7) pagi.
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, DKI Jakarta tidak akan menggelar operasi yustisi. Sebagai gantinya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan menggelar bina kependudukan dengan mengedepankan sosialisasi peraturan berkaitan dengan kependudukan. Ahok menambahkan, DKI sebenarnya tidak pelit memberikan kartu tanda penduduk (KTP) kepada pendatang. Jika ada bukti otentik yang bersangkutan telah menetap lama di Jakarta dan ada jaminan pekerjaan tetap, maka berhak mendapatkan KTP DKI.
"Kalau sudah 10 tahun, dia punya bukti dari tetangga bahwa dia tinggal 10 tahun, kalau dia sudah punya pekerjaan yang baik, kita kasih KTP, nggak masalah," ujarnya.
Jumlah pendatang pasca-Lebaran 2013, menurut Lembaga Demografi Universitas Indonesia dan Badan Pusat Statistik DKI Jakarta memprediksi jumlah pendatangan di ibukota tahun ini mencapai 52.166 orang. Hal itu diungkapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), usai menggelar apel siaga di lapangan parkir eks Taman IRTI, Monas.
Sebanyak 61,36% dari jumlah tersebut atau 32.011 jiwa diprediksi menetap di DKI Jakarta. Sebanyak 29,55% atau setara dengan 15.413 tidak menetap (mobile) dan 4.742 jiwa lainnya setara dengan 9,09% menetap di luar DKI atau daerah penyangga (buffer), seperti Bekasi, Depok dan Bogor. Disdukcapil DKI Jakarta menegaskan niatannya untuk menggelar bina kependudukan, dari pada operasi kependudukan yustisi.
Warga ibukota yang mudik dan kembali ke Jakarta akan di-monitoring untuk menekan jumlah pendatang baru masuk. "Dalam rangka menurunkan jumlah pendatang baru, Disdukcapil akan menggencarkan sosialisasi kependudukan melalui spanduk, leaflet, dan seruan gubernur. Kita akan pasang di puluhan lokasi strategis di Jakarta," ungkap Kepala Disdukcapil Purba Hutapea. (*/Zak)
Berita Lainnya :
