Created on Tuesday, 30 July 2013 21:52 Published Date
Jakarta, GATRAnews - Kisruh penataan pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang menjalar kemana-mana. Tak hanya melibatkan PKL versus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi kini melibatkan DPRD DKI Jakarta, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berbenturan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Fraksi PPP meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegur Ahok. Orang nomor dua di Jakarta ini dinilai partai berlambang Kabah itu terlalu arogan dan sering bertutur tak sepatutnya sehingga bisa mengganggu stabilitas politik daerah.
Sekretaris Fraksi PPP DPRD Abdul Aziz mengatakan, keputusan itu diambil berdasarkan rapat internal partainya. Ahok dinilai melanggar UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 butir F, tentang kewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Kita meminta kepada Menteri Dalam Negeri agar memberikan teguran atau peringatan keras terhadap Wakil Gubernur Jakarta atas sikap dan pernyataannya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," ujarnya di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/7).
Sikap PPP ini dimulai ketika adanya statement Ahok soal adanya tuduhan oknum DPRD bermain di Tanah Abang. Selama ini, pernyataan Ahok di media masa cetak maupun elektronik provokatif dan melecehkan institusi DPRD
"Karena pernyataan yang kontroversial, provokatif dan melecehkan institusi DPRD serta berpotensi tinggi merusak sinergi penyelenggaraan pemerintahan daerah DKI," katanya.
Fraksi PPP juga meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) agar dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu. Selain itu, Jokowi diminta untuk melakukan audit investigasi terhadap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta di DKI.
Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) meminta Mendagri menegur Ahok atas ancamannya terhadap PKL Tanah Abang. Bahkan, asosiasi tersebut sudah mengirimkan somasi kepada Ahok, karena menolak meminta maaf atas sejumlah pernyataan kerasnya tersebut.
Sementara itu, Ahok menanggapi santai ocehan koleganya dari DPRD yang meminta Mendagri menjewer (menegur) dirinya. Ditegaskannya, perang urat syaraf antara dirinya dengan Lulung A Lunggana (Fraksi PPP) selesai usai rapat paripurna.
"Jewer, OK lah kuping saya sudah cukup panjang. Dan pasti nanti saat paripurna juga ketemu dan halal bihalal juga pasti ketemu," ucapnya kepada sejumlah awak media di Balaikota Jakarta. (*/Zak)
Berita Lainnya :
