Created on Tuesday, 30 July 2013 15:05 Published Date
Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium aroma korupsi Dinas Perhubungan dan PD Dharma Jaya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, membenarkan adanya dugaan dari lembaga anti-korupsi tersebut.
"Kemarin sembilan orang dari KPK ke sini. Kita bicara, beberapa yang kita bicarakan terkait Dinas Perhubungan, KPK melihat ada korupsi di sana," ungkapnya di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (30/7) pagi.
Politisi Partai Gerindra ini menuturkan indikasi korupsi di dinas tersebut diduga melibatkan pejabat pemprov dari eselon III, II hingga eselon I. Namun, ia enggan menyebutkan detail korupsi di Dinas Perhubungan, hanya digambarkannya secara umum.
"Masalah trayek dan masalah KIR diantaranya. Sampe sekarang kita nggak pernah tau berapa buku KIR yang dikeluarin sama jumlah trayek," katanya.
Pria yang kerap disapa Ahok ini menambahkan, KPK berasumsi pengurusan izin di Jakarta begitu mudah dan cepat. Namun, setelah diusut dibalik itu semua terlihat kesemerawutan administrasi yang mengarah pada korupsi.
"Saya akan bantu KPK. Mereka mau data apa saya kasih. Saya bukain lemari, malah. Mau data mana, silahkan bawa," katanya.
Sedangkan pada PD Dharma Jaya, KPK melihat ada kejanggalan. Perusahan plat merah milik Pemprov DKI Jakarta ini menguasi 20% distribusi daging ibu kota, dengan aset yang triliunan serta hutang perusahaan ini juga triliunan. "Kita bicara sapai sama KPK. Ada permasalahan dalam supply dan distribusi daging. Saya belum tahu persisi di mana masalahnya dan mengarah ke mana. Tapi KPK punya dugaan kuat soal korupsi," tuturnya.
Saat ditanya berapa besar korupsi di dua lembaga itu. Mantan bupati Belitung Timur ini tidak menjelaskan. "Pembicaraan kita belum sampe pada berapa jumlah korupsinya. Kita kemarin sinkronin data dulu. Saya salut data mereka lengkap bener," lanjut Ahok.
Ia mengatakan akan membantu dan tidak akan menghalangi kerja KPK. "Perlu data apa aja. Kapan aja kita siapin. Mau geledah silahkan. Mau nangkap pejabat korup nggak akan kami halangi,"tegasnya. (*/Zak)
Berita Lainnya :
