Para pendukung Mohamed Nasheed berharap pemungutan suara diadakan hari ini.
Partai oposisi utama di Maladewa meminta bantuan internasional untuk menjamin pemilihan umum dilaksanakan setelah polisi memblokir pemilihan presiden hari Sabtu ini (19/10).
Seruan itu disampaikan partai politik yang beroposisi pimpinan Klik mantan Presiden Mohamed Nasheed. Ia maju dalam pemilihan presiden yang mestinya diadakan hari ini.
Namun dua calon presiden lainnya, yang dalam pemilihan bulan lalu kalah dan kemudian hasilnya dibatalkan, berusaha agar pemungutan suara tidak dilangsungkan.
Menjelang pelaksanaan pemungutan, polisi memasuki kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan meminta petugas tidak menyalurkan kertas suara dan perlengkapan pemungutan.
"Kita ingin menggelar pemilihan hari ini dan semua petugas pemilihan berada di Darbage, tempat kita menyerahkan kotak dan kertas suara, jadi kita harus membawa semuanya ke Darbage," kata Ketua KPU Fuwad Thowfeek.
"Ketika pejabat pemilihan umum berusaha membawa barang-barang tersebut ke sana, polisi di gedung ini melarang kita membawa apapun keluar dari sini, jadi kami tidak bisa mengangkut apa-apa. Kita tidak mempunyai pilihan lain kecuali membatalkan pemungutan suara hari ini," jelasnya dalam jumpa pers di ibukota Maladewa, Male.
"Kita sangat prihatin dengan apa yang terjadi di negara ini. Mahkamah Agung tidak meminta kepolisian melihat daftar pemilih dan memeriksa apa yang tertera di sana."
Juru bicara polisi Abdulla Nawaz mengatakan pemungutan suara diblokir karena Komisi Pemilihan Umum tidak mematuhi perintah pengadilan agar daftar pemilih disetujui oleh semua calon presiden.
Ia menuturkan para calon presiden, kecuali Mohamed Nasheed, tidak menyetujui daftar pemilih.
Namun Thowfeek menuduh polisi bertindak di luar mandat.
"Kita sangat prihatin dengan apa yang terjadi di negara ini. Mahkamah Agung tidak meminta kepolisian melihat daftar pemilih dan memeriksa apa yang tertera di sana," tegasnya.
Pekan lalu Mahkamah Agung menganulir hasil pemilihan putaran pertama yang digelar September lalu karena muncul dugaan kecurangan. Namun para pemantau internasional mengatakan pemungutan suara berjalan bebas dan adil.
