Mahkamah Internasional tinggal mengadili dua terdakwa pemimpin Khmer Merah.
Para pegawai di Mahkamah Internasional di Kamboja menggelar aksi mogok karena belum mendapat gaji selama tiga bulan belakangan.
Hampir semua yang mogok adalah pegawai warga Kamboja yang antara lain bertugas sebagai penterjemah, yang perannya amat penting dalam pengadilan internasional tersebut.
Wartawan BBC di Asia Tenggara, Jonathan Head, melaporkan tujuh tahun sejak berdiri, pengadilan mulai menghadapi kekurangan dana yang antara lain disebabkan oleh korupsi yang mengancam kelangsungannya.
Awal Januari 2012 pengadilan juga Klik kehabisan dana untuk Klik membayar gaji ratusan pegawai.
Pengadilan saat ini sedang dalam proses menyidangkan dua pemimpin Khmer Merah, partai beraliran Marxisme yang memerintah Kamboja pada akhir 1970-an.
Pada masa pemerintahan Khmer Merah, sekitar 1,7 juta orang tewas, baik karena disiksa maupun menderita kelaparan.
"PBB juga prihatin dengan kesejahteraan para pegawai setempat dan keluarga mereka."
Aksi mogok sekitar 200 pegawai jelas mengancam kelangsungan persidangan atas mantan kepala negara Kamboja, Khieu Samphan, yang berusia 82 tahun dan Klik pimpinan ideologis Nuon Chea, 87 tahun.
Mereka antara lain didakwa dengan kejahatan atas kemanusian, kejahatan perang, dan pembunuhan massal. Seorang terdakwa lainnya, Leng Sary meninggal pada bulan Maret.
''Kami amat prihatin dengan kemungkinan risiko terganggunya proses hukum dengan aksi mogok oleh pegawai setempat," tulis juru bicara PBB untuk pengadilan di Kamboja, Lars Olsen, lewat email kepada kantor berita AP.
''PBB juga prihatin dengan kesejahteraan para pegawai setempat dan keluarga mereka," tambahnya.
Pekan lalu Sekjen PBB, Ban Ki-moon, menyerukan bantuan dana internasional untuk pengadilan itu dengan menyatakan kelangsungannya berada di bawha ancaman.
Pengadilan internasional ini tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah Kamboja, yang seharusnya bertanggung jawab atas gaji para pegawai warga Kamboja.
"Kami mendesak pemerintah kerajaan segera memenuhi kewajiban untuk membayar gaji sehingga mogok bisa dihentikan," tegas Olsen.
Laporan-laporan menyebutkan bagian yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kamboja menghadapi kekurangan dana sebesar US$3 juta, termasuk untuk gaji pegawai dari Juni hingga akhir tahun nanti.
