Militer mengatakan upaya menumpas Ikhwanul sebagai langkah melawan terorisme.
Pemerintah Mesir memutuskan untuk tetap melanjutkan langkah hukum membubarkan Ikhwanul Muslimin, menurut laporan media resmi.
Juru bicara Kementerian Solidaritas Sosial menyebutkan akan mencabut izin organisasi Islamis non-pemerintah itu "dalam beberapa hari" ini.
Juru bicara itu mengatakan Ikhwanul Muslimin tidak menanggapi tuduhan bahwa mereka membentuk milisi dan melakukan aktivitas ilegal.
Militer Mesir berupaya meredam kelompok itu sejak digulingkannya Presiden Mohammed Morsi tanggal 3 Juli.
Puluhan tokoh senior Ikhwanul Muslimin, termasuk pemimpin spiritual Mohammed Badie, ditahan karena dituduh memicu kekerasan dan pembunuhan.
Ratusan orang yang menuntut agar Morsi diangkat kembali -sebagian besar anggota organisasi- tewas dalam bentrokan dengan pihak keamanan.
Selasa lalu (03/09), pengadilan Mesir menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup atas Klik 11 anggota Ikhwanul MusliminKlik karena kekerasan melawan tentara.
Militer Mesir menggambarkan upaya menumpas anggota organisasi itu sebagai perjuangan melawan "terorisme".
Gerakan Islamis yang telah berusia 85 tahun itu dilarang oleh militer Mesir tahun 1954, namun mendaftarkan diri sebagai organisasi non-pemerintah bulan Maret lalu.
Upaya pendaftaran sebagai LSM dilakukan menyusul kasus hukum yang diajukan para penentang Ikhwanul Muslimin yang mempertanyakan status legal organisasi ini.
Ikhwanul Muslimin juga memiliki sayap politik yang terdaftar resmi, Partai Kebebasan dan Keadilan, yang dibentuk Juni 2011.
Partai ini dibentuk setelah pemberontakan rakyat yang berakhir pada digulingkannya Presiden Hosni Mubarak.
