Kelompok PKK tak lagi menuntut kemerdekaan di kawasan Turki tenggara.
Kelompok militan Kurdi, PKK, mengatakan mereka menghentikan penarikan mundur para pejuang mereka dari wilayah Turki.
Langkah ini diambil setelah PKK menuduh pemerintah di Ankara tidak mengambil tindakan untuk memajukan proses perdamaian.
Selain itu PKK juga menuduh pemerintah di Ankara membangun pos-pos militer dan bendungan baru di wilayah Kurdi.
Namun PKK menegaskan bahwa mereka tetap menghormati gencatan senjata dengan pasukan Turki.
PKK memulai Klik penarikan mundur tahun ini berdasarkan rencana perdamaian yang ditujukan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 30 tahun, yang menewaskan lebih dari 40.000 orang.
Pemerintah Turki bersikukuh bahwa PKK harus menarik semua pejuang mereka dari wilayah Turki sebelum rencana perdamaian dimulai.
Berdasarkan kesepakatan Turki akan menghormati hak-hak warga Kurdi, seperti menghapus undang-undang antiterorisme yang dinilai kontroversial dan mengizinkan anak-anak Kurdi mendapatkan pendidikan dengan bahasa pengantar bahasa mereka sendiri.
PKK menyatakan mereka tak mendapatkan bukti bahwa Turki memenuhi janji soal bahasa Kurdi ini.
Kelompok PKK mengangkat senjata sejak 1984 dengan tujuan membentuk negara Kurdi di Turki tenggara, namun sekarang melunakkan tuntutan tersebut dengan menggantinya dengan otonomi regional.
PKK dinyatakan sebagai organisasi teroris baik oleh pemerintah Turki, Amerika Serikat, maupun Uni Eropa.
Seperlima penduduk Turki diyakini berasal dari etnik Kurdi.
