Created on Monday, 19 August 2013 07:17 Published Date
Jakarta, GATRAnews - Penemuan uang 200 ribu dolar AS dari ruang kerja Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Sekjen ESDM), Waryono Karyo dalam penggeledahan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan bahwa Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) non-aktif, Rudi Rubiandini, tidak bermain sendirian dalam praktik suap dari PT Karnel Oil Private Limited.
"Diyakini bahwa Rudi Rubiandini tidak sendiri. Itu sebabnya, KPK bisa menemukan uang 200.000 dolar AS di ruang Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM," nilai Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo, di Jakarta, Senin, (19/8).
Dengan demikian, tertangkapnya Rudi Rubiandini harus menjadi pintu masuk mengurai mafia migas. Tidak mungkin guru besar ITB itu berani terima uang suap, jika tidak ada arahan atau perintah dari pejabat yang berpengaruh terkait suatu proyek dalam tata niaga migas.
Politisi Golkar ini menduga uang tersebut bukan hanya untuk Rudi. Melainkan untuk kepentingan orang yang berpengaruh tadi. Barangkali hal inilah yang kemudian menjelaskan kepada kita mengapa KPK, atas petunjuk Rudi kemudian menemukan 200 ribu dolar AS di laci Sekjen Kementerian ESDM tersebut.
"Pengakuan Rudi patut didalami oleh KPK, jika ingin menguak lebih dalam lagi jaringan mafia migas dari hulu hingga hilir yang selama ini menggerogoti potensi penerimaan negara hingga trilyunan rupiah setiap tahun," tandasnya.
Mengecilkan target lifting dalam APBN dan meninggikan nilai cost recovery, adalah salah satu modus yang paling mudah dibaca. Yang terungkap dari kasus Operasi Tangkap Tangan Rudi itu, baru dari satu perusahaan. Itupun tergolong perusahaan berskala kecil. Masih puluhan perusahaan migas Raksasa kelas dunia yang diduga melakukan praktik yang sama dengan omzet kejahatan trilyunan rupiah setiap tahun yang harus diungkap.
Maka, tegasnya, kasus Rudi Rubiandini memang patut dijadikan pintu masuk bagi KPK untuk mengungkap perselingkuhan antara bisnis dengan politik dalam industri migas di Indonesia. "Tentu saja penyelidikan harus diarahkan ke atas, karena perselingkuhan atau deal-nya memang dimulai dari atas," pungkasnya. (IS)
Berita Lainnya :
