Created on Friday, 02 August 2013 17:25 Published Date
Jakarta, GATRAnews - Menjadi pendatang di Jakarta tidak mudah, mempunyai pekerjaan tetap saja tidak cukup. Syarat lain agar bisa diterima di ibukota adalah berpenghasilan minimal Rp 2 juta per bulan sesuai angka kebutuhan hidup layak (KHL). Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penghasilan di bawah KHL menjadi beban Jakarta. Selain itu, pendatang baru itu akan menyusahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakartadi kemudian hari karena masalah sosial.
"Prinsipnya kalau Anda datang ke Jakarta tapi penghasilan Anda di bawah KHL, Anda akan membebani Jakarta. Jadi Anda datang ke sini tapi tidak mampu membawa uang di atas itu sebulan, anda akan menyusahkan Jakarta," terangnya di Balaikota, Jakarta, Jum`at (2/8).
Politisi Partai Gerindra yang dikenal dengan sapaan Ahok itu menambahkan, penghasilan pendatang di bawah KHL memaksa mereka tinggal di kawasan kumuh. Gaji mereka tidak mampu menutup kebutuhan untuk tempat tinggal layak di Jakarta.
Solusi menekan angka pendatang, menurut Ahok bukan bertumpu pada operasi yustisi (kependudukan). Selama kawasan kumuh belum dibenahi, pendatang akan terus memenuhi Jakarta.
"Selama kami belum bisa bereskan kawasan kumuh, ini susah. Makanya kami mau selesaikan kawasan kumuh, harus hilang, jadi semua orang masuk di rumah susun," terang mantan anggota Komisi II DPR RI itu.
Meski tidak menggelar operasi yustisi, menggantinya dengan bina kependudukan diharapkan berhasil menekan jumlah pendatang. RT dan RW diharapkan mendata warganya pasca mudik lebaran berkahir.
Seperti diberitakan sebelumnya, Lembaga Demografi Universitas Indonesia dan Badan Pusat Statistik DKI Jakarta memprediksi jumlah pendatangan di ibukota tahun ini mencapai 52.166 orang. Hal itu diungkapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, usai menggelar apel siaga di lapangan parkir eks Taman IRTI, Monas, beberapa waktu lalu.
Sebanyak 61,36% dari jumlah tersebut atau 32.011 jiwa diprediksi menetap di DKI Jakarta. 29,55% atau setara dengan 15.413 tidak menetap (mobile) dan 4.742 jiwa lainnya setara dengan 9,09% menetap di luar DKI atau daerah penyangga (buffer), seperti Bekasi, Depok dan Bogor. (*/Zak)
Berita Lainnya :
