POLHUKAM
Senin, 22 Juli 2013 07:03 wib
Angkasa Yudhistira - Okezone
Gedung KPK (Foto: Heru Haryono/Okezone)
JAKARTA - Anggaran perbaikan jalur di sepanjang pantai utara setiap tahunnya, membuat beberapa kalangan melihat adanya dugaan praktek tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut.
Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia (UI) Ellen Tangkudung menyatakan, dalam perbaikan jalan di Jalur Pantura disebabkan oleh beberapa aspek.
Penyebab kerusakan Jalur Pantura, kata Ellen, diantaranya adalah beban jalan yang melintas terlalu berat, disampung itu, drinase yang buruk membuat jalan kerap kali tergenang air di musim penghujan. Sehingga, ruas jalan pun mudah rusak.
"Kerena itu, KPK harus jeli dalam menemukan fakta tindak korupsi dalam proyek tersebut. Karena memang jika dilihat, potensi korupsi ada dalam proyek yang besar itu," ujar Ellen saat berbincang dengan Okezone, di Jakarta, Minggu (21/7/2013) malam.
Dalam mengatasi permasalahan itu, lanjut Ellen, langkah itu perlu dibarengi dengan pengawasan yang ketat dari aparat yang berwenang. Jika tidak, masalah yang sama akan kembali terulang pada tahun berikutnya.
"Masalah konstruksi jalan dibuat dari aspal atau beton, saya kira ketahanannya relatif sama. Asal diawasi dengan ketat, aspal tidak kalah dengan beton. karena kalau dibangun beton, itu kenyamanannya akan berkurang pagi pengguna jalan," tandasnya.
Komisi V DPR RI, sebelumnya menyatakan dukungannya pada KPK untuk mengawasi pelaksanaan perbaikan jalur pantura yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan menghabiskan dana sebesar Rp1,2 triliun setiap tahunnya.
"Kita mendukung (KPK), bahkan dalam rapat selalu terbuka (transparan), serta semuanya pekerjaan diaudit BPK sebagai auditor negara. Kenapa perbaikan ini selalu terjadi setiap tahun," kata Anggota Komisi V DPR, Eriko Sutarduga beberapa waktu lalu.
Komisi V DPR juga kerap menanyakan kepada Kementerian PU terkait perbaikan yang dilakukan setiap tahun di Jalur pantura. Anehnya, perbaikan itu dilakukan di titik lokasi yang sama setiap tahunnya.
Namun, Kementerian PU beralasan perbaikan rutin ini dilakukan untuk menyiasati terbatasnya anggaran pemeliharaan infrastruktur yang tidak sampai empat persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan normalnya adalah tujuh persen dari anggaran belanja, sehingga yang bisa dilakukan sangat terbatas. (put)
Berita Selengkapnya Klik di Sini 
