Korea Utara dituduh melakukan pelanggaran hak asasi tingkat berat.
Panel Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara.
Penyelidikan akan dimulai dengan wawancara para saksi di Seoul, Korea Selatan, dan kemudian di Jepang.
Wawancara ini diadakan di Korea Selatan karena para penyidik dilaporkan tidak diizinkan untuk datang ke Korea Utara.
Utara telah dituduh melanggar hak asasi termasuk penyiksaan, penculikan, dan mengelola kamp-kamp di penjara.
PBB mengumumkan adanya tim penyidik masalah ini pada Mei lalu.
Pensiunan hakim Australia, Michael Kirby, memimpin penyelidikan dan bekerja dengan utusan khusus PBB untuk masalah hak asasi manusia (HAM), Marzuki Darusman dan aktivis hak asasi manusia Sonja Biserko.
Tim ini dibuat untuk menyelidiki "pelanggaran hak asasi yang sistematis, meluas dan berat" di Korea Utara, demikian PBB mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Mei.
Kekerasan yang akan diselidiki "adalah yang berkaitan dengan hak atas pangan, yang berhubungan dengan kamp-kamp penjara, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, penahanan sewenang-wenang, diskriminasi, kebebasan berekspresi, hak untuk hidup, kebebasan pergerakan, dan penghilangan paksa, termasuk dalam bentuk penculikan warga negara-negara lain," katanya.
Penyelidikan juga akan melihat siapa yang bertanggung jawab untuk setiap pelanggaran diantara institusi dan pejabat negara, demikian laporan wartawan BBC di Seoul.
Lebih dari 30 saksi akan diwawancarai dalam lima hari persidangan, termasuk warga Korea Utara yang baru saja meninggalkan negeri itu, tambah Lucy.
Tim ini juga akan bertemu dengan para pejabat pemerintah dan kelompok-kelompok kampanye, dan mewawancara saksi di Jepang, sebelum menyusun laporan akhir pada awal tahun depan.
"Kami akan menyelidiki. Kami tidak akan memihak. Kami akan melakukannya dengan hati-hati," kata Kirby di Seoul pada Senin (19/08).
Panel ini dijadwalkan akan mengajukan laporannya kepada Dewan HAM PBB Maret 2014.
