Pembangunan pemukiman dianggap ilegal di bawah hukum dunia.
Amerika Serikat mendesak Palestina untuk "tidak merespon negatif" langkah Israel yang mengizinkan pendirian 1.200 rumah baru yang dikeluarkan beberapa hari sebelum pembicaraan damai keduanya berlangsung.
Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan langkah yang dibuat Israel pada Minggu (11/08) ini "dalam tingkat tertentu adalah sesuatu yang bisa diduga", namun menekankan bahwa Washington menganggap permukiman itu "tidak sah".
"Saya berpikir ini menegaskan, sebenarnya, seberapa pentingnya Klik perundingan damai segera dilakukan dan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan permukiman. Ini adalah cara yang paling baik untuk memecahkan masalah keamanan dan perbatasan," katanya kepada wartawan dalam kunjungan ke Kolombia.
Wakil negosiator Palestina menuduh Israel mencoba untuk melakukan sabotase terhadap pembicaraan damai dengan mengizinkan pendirian rumah baru itu.
Juru bicara Israel membantah kritik dan mengatakan tiap inisiatif damai yang sejauh ini diajukan menyatakan tiap permukiman yang dipermasalahkan akan menjadi wilayah Israel.
Beberapa jam kemudian, otoritas Israeli mempublikasi rincian Klik 26 tahanan Palestina yang akan dibebaskan pada Selasa.
Kerry menambahkan bahwa ia telah berbicara dengan kepala negosiator Israel, Menteri Kehakiman Tzipi Livni, dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang baru pulih dari operasi hernia.
Sekitar 500.000 orang Yahudi tinggal di lebih dari 100 pemukiman yang dibangun sejak pendudukan Israel pada 1967 di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pemukiman dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional, meskipun Israel menentang keputusan itu.
Pada Minggu (11/08), Hanan Ashrawi, anggota komite eksekutif Palestine Liberation Organisation (PLO), mengatakan kepada BBC bahwa Israel memang sengaja mengirimkan pesan kepada AS bahwa mereka akan terus bergerak dengan "mencuri lebih banyak tanah" terlepas dari segala upaya negosiasi.
Kepala negosiator Saeb Erekat mengatakan: "Jika pemerintah Israel setiap pekan terus melewati garis batas dengan pemberian izin pemukiman, apa yang mereka tunjukan adalah ketidakberlanjutan negosiasi."
