Pendukung gerakan Organisasi Papua Merdeka berdemonstrasi di Jakarta.
Pemerintah menegaskan tidak mengijinkan kapal Freedom Flotilla untuk memasuki wilayah teritorial Indonesia.
Kapal ini bertolak dari Australia dan sedang dalam perjalanan menuju perairan Papua dengan membawa misi terkait protes atas kekerasan yang dialami masyarakat Papua sejak bergabung dengan Indonesia.
Juru bicara Departemen Luar Negeri, Michael Tene, mengatakan bila orang-orang ini tidak memiliki ijin untuk memasuki perairan Indonesia, pemerintah tidak akan mengijinkan mereka masuk.
"Orang asing yang ingin ke indonesia kalau menggunakan pesawat atau kapal itu 'kan harus ada ijinnya, jadi kalau tidak punya ijin ditolak masuk," kata Tene dalam wawancara dengan BBC Indonesia Senin (19/08) pagi.
Tene tidak memberikan detail mengenai bentuk penolakan ini.
Namun dalam pernyataan yang dikutip harian berbahasa Inggris Jakarta Post, Menko Polkam Djoko Suyono mengatakan telah memerintahkan pada aparat Angkatan Laut agar menghadang kapal asal Australia itu sebelum memasuki perairan Indonesia.
Lebih lanjut, Tene menyatakan, pemerintah lebih mempertimbangkan adanya kapal ini sebagai "segelintir orang yang ingin mencari perhatian."
Sejumlah media di Jakarta dan Australia melaporkan kapal ini berisi 50 penumpang yang sebagian diantaranya adalah warga negara Australia.
Para penumpang ini dikabarkan nekat memasuki wilayah perairan Indonesia meski mereka tidak memiliki surat ijin dari imigrasi dan surat kelengkapan pelayaran lainnya.
Ketua Parlemen Papua Barat, Buchtar Tabuni, yang juga merupakan pegiat pembebasan Papua menyatakan pihaknya tidak terkait dengan orang-orang yang ada dalam pelayaran tersebut.
"Kami memang mendengar informasi mengenai itu (kapal Freedom Flotilla) tetapi tidak tahu siapa-siapa saja yang ada di sana. Itu tidak ada hubungan dengan politik bangsa Papua," kata Buchtar.
Sementara Kedutaan Besar Australia di Jakarta mengatakan dalam pernyataan mereka bahwa Pemerintah Australia tidak mendukung tindakan kelompok yang berusaha untuk melanggar hukum negara lain - termasuk Freedom Flotilla, jika mereka berusaha untuk berlayar ke wilayah Indonesia secara ilegal.
Dalam pernyataan itu, Australia kembali menegaskan komitmennya untuk mengakui kedaulatan Indonesia yang juga meliputi provinsi di Papua.
Pada pidato tahunan tanggal 16 Agustus kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan propinsi Klik Aceh dan Papua adalah bagian dari wilayah Indonesia.
