POLHUKAM
Minggu, 21 Juli 2013 05:58 wib
Tegar Arief Fadly - Okezone
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Komisi V DPR RI mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi pelaksanaan perbaikan jalur pantura yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan menghabiskan dana sebesar Rp1,2 triliun setiap tahunnya.
"Kita mendukung (KPK), bahkan dalam rapat selalu terbuka (transparan), serta semuanya pekerjaan diaudit BPK sebagai auditor negara. Kenapa perbaikan ini selalu terjadi setiap tahun," kata Anggota Komisi V, Eriko Sotarduga kepada Okezone di Jakarta, Sabtu 20 Juli malam.
Menurutnya, Komisi V sering menanyakan kepada Kementerian PU terkait perbaikan yang dilakukan setiap tahun di jalur pantura. Anehnya, perbaikan itu dilakukan di titik lokasi yang sama setiap tahunnya.
Namun Kementerian PU beralasan perbaikan rutin ini dilakukan untuk menyiasati terbatasnya anggaran pemeliharaan infrastruktur yang tidak sampai 4 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan normalnya adalah 7 persen dari anggaran belanja, sehingga yang bisa dilakukan sangat terbatas.
"Seharusnya membangun jalan beton, sekaligus disertai dengan pembuangan yang sempurna. Walaupun mahal tapi bisa dilakukan multiyears," sambung Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.
Eriko manambahkan hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan mengatur dan mengontrol berat kendaraan yang melintasi kawasan tersebut. Kendaraan yang melintas harus disesuaikan dengan kemampuan jalan sehingga dapat meminimalisasi rusaknya jalur pantura.
"Saya rasa penerapan konsepnya ke depan dalam perencanaan maupun juga pengawasan di jalan raya juga harus dibenahi sehingga tidak semua menjadi beban jalan raya. Bisa dibagi melalui angkutan kereta api dan angkutan laut juga," pungkasnya.
(tbn)
Berita Selengkapnya Klik di Sini 
