Netanyahu mengatakan rakyat harus punya suara dalam penentuan perjanjian damai.
Kabinet Israel pada hari Minggu (28/07) menyetujui rancangan undang-undang yang mewajibkan setiap kesepakatan damai dengan Palestina harus dimintakan pendapat rakyat melalui referendum.
Pernyataan yang dikeluarkan kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebutkan kesepakatan damai adalah keputusan bersejarah dan setiap rakyat harus ikut memberikan suara secara langsung.
Pemerintah berencana memprioritaskan RUU ini dan akan meminta parlemen membahasnya secepat mungkin.
"Setiap persetujuan yang mungkin dicapai di perundingan akan dimasukkan ke dalam referendum," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Beberapa pihak menilai RUU referendum ini sebagai jalan tengah yang ditawarkan kepada kelompok sayap kanan di pemerintah yang khawatir Israel akan memberikan konsesi yang terlalu besar kepada Palestina.
Menurut sumber-sumber tidak resmi di Palestina, perundingan damai Israel-Palestina mungkin akan kembali digelar di Amerika Serikat pekan depan, setelah terhenti sejak 2010.
Selain membahas RUU referendum, rapat kabinet pada hari Minggu juga membahas usul kontroversial PM Netanyahu untuk Klik membebaslan sejumlah tahanan Palestina.
Pembebasan ini sendiri merupakan bagian dari upaya menghidupkan kembali perundingan damai.
Usul ini ditentang beberapa kalangan karena di antara yang akan dibebaskan terdapat militan yang melakukan serangan yang menewaskan warga Israel.
Rapat ini ditunda satu jam karena PM Netanyahu ingin mendapatkan dukungan yang mencukupi untuk menerapkan prakarsanya tersebut.
"Ini saat-saat yang sulit bagi saya, bagi para menteri, dan terutama para keluarga korban. Tapi kita juga harus mengambil keputusan penting untuk kepentingan negara," kata PM Netanyahu.
