POLHUKAM
Kamis, 01 Agustus 2013 07:08 wib
K. Yudha Wirakusuma - Okezone
Komjen (Purn) Noegroho Djajusman. (Foto:Okezone)
JAKARTA - Setiap tahunnya perbaikan jalur di sepanjang Pantai Utara (Pantura) selalu dianggarkan. Hal tersebut membuat beberapa kalangan curiga dengan adanya dugaan praktek tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut.
"Saya heran kenapa setiap tahun ada anggaran perbaikan. Kalau lima tahun wajar saja," kata Noegroho saat berbincang dengan Okezone, Kamis (1/8/2013).
Kalau alibinya soal bobot kendaraan yang melintasi jalut tersebut, lanjut Noegroho, itu bisa dibantahkan karena di jalur tersebut ada timbangan. Jadi kalau melebihi bobot maka tidak dapat melintasi. "Lucu kalau setiap tahun jalur itu-itu saja yang diperbaiki," ujarnya.
KPK diminta agar mampu bereksi dengan dugaan korupsi di jalur Pantura, sebab perbaikan jalan ini diduga melibatkan beberapa kementerian. " Saya harap KPK berani mengusut hal ini. Ini jadi PR baru buat KPK," tegasnya.
Sebelumnya KPK memverifikasi dugaan korupsi dalam proyek perbaikan Jalur Pantai Utara (Pantura). KPK mendapat banyak laporan dari masyarakat adanya penyalahgunaan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk perbaikan Jalur Pantura.
Renovasi Jalur Pantura selalu dilakukan Kementrian Pekerjaan Umum setiap jelang lebaran dengan anggaran triliunan rupiah.
"Kita mendapat laporan dari elemen-elemen masyarakat (korupsi Jalur Pantura). Kita memverifikasi dulu keabsahan laporan itu. Itu kan yang pertama kita lakukan," kata Samad, Senin 22 Juli lalu.
Saat ini, lanjut Samad, KPK belum menarik kesimpulan terkait laporan masyarakat tersebut. Setelah memverifikasi, KPK akan melanjutkan dengan investigasi.
"Nanti, kemudian kalau dari verifikasi dokumen itu bisa ditindaklanjuti dengan investigasi, biasanya begitu," tukasnya. (ydh)
Berita Selengkapnya Klik di Sini 
