NASIONAL
Kamis, 11 Juli 2013 02:04 wib
Bagus Santosa - Okezone
Mendagri Gamawan fauzi
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR, Budiman Sujadmiko menilai, carut marut penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bukan karena aparat desa. Justru, menurutnya, BLSM jadi kacau karena aparatur desa tak dilibatkan.
Dia melihat, aparatur desa tidak bisa disalahkan dalam kasus ini karena secara teknis dan sistemnya aparat desa tidak pernah dilibatkan. Dia menambahkan, teknis dan sistem pendataan sepenuhnya ditangani oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Kedua, sambungnya, jika seandainya sejak awal pendataan baik secara teknis dan sistemnya perangkat desa dilibatkan, maka dapat dipastikan tidak akan terjadi kekisruhan dalam penyaluran BLSM.
"Karena perangkat desa pasti melaksanakan pendataan secara akurat melalui musyawarah bersama perangkat di bawahnya (RT/RW) untuk akurasi pendataan," kata Budiman, Rabu (10/7/2013).
Dia juga mengatakan, pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi bisa memicu ketegangan antara perangkat desa dengan warganya. Sebab, sebelum adanya BLSM para perangkat desa sudah sering menjadi sasaran kemarahan warga.
"Sebaiknya Mendagri tidak selalu mengulang kesalahan kebijakan pemerintah sebelum-sebelumnya yang kerap menyalahkan perangkat desa jika ada kebijakan yang tidak bisa dioperasionalisasi dengan baik," tegasnya.
Budiman juga meminta pemerintah sebaiknya segera mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang sifatnya operasional, terutama yang melibatkan perangkat desa sebagai ujung tombak yang bersinggungan langsung dengan warga.
Sebelumnya, Gamawan Fauzi mengatakan, data penerima BLSM dilakukan melalui musyawarah pimpinan desa. Selain itu, Gamawan juga mengungkapkan terjadinya kekisruhan pembagian dana BLSM di daerah merupakan kesalahan dari pejabat desa.
Gamawan menilai, pemerintah sudah merampungkan rapat penyaluran BLSM bersama wakil presiden dan memutuskan bahwa daerah mempunyai tanggung jawab untuk mendata siapa saja penerima BLSM. (trk)
Berita Selengkapnya Klik di Sini 
