Created on Tuesday, 09 July 2013 13:42 Published Date
Jakarta, GATRAnews - Muhammadiyah menolak mengikuti penetapan awal Ramadhan yang dilakukan pemerintah karena perhitungan tersebut tidak mengakomodir pendapat lain dan pemerintah saat ini merupakan rezim korup.
"Kalau kita harus taat kepada Kementerian Agama (Kemenag), mohon maaf, masa kita mau taat pada kementerian yang korup, berbuat maksiat pada Allah?," tandas Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin di Jakarta, Selasa, (9/7).
Din mengatakan, Kemenag sudah melakukan kemaksiatan besar bila terbukti mengkorup dana pengadaan Al Qur'an. Dia pun enggan dituduh tidak mentaati Ulil Amri. "Ulil Amri itu bukan pemerintah, tapi yang punya otoritas (ahli di bidangnya)," ujarnya.
Din lantas mengkritik pernyataan Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar yang menyebut bila tak taat pemerintah soal awal Ramadhan sama dengan tidak taat Ulil Amri. Dia menilai pernyataan itu bukanlah sikap yang bijak, dan tidak punya dasar agama.
"Seyogyanya, Kemenag tidak usah memasuki wilayah keyakinan ini. Karena konstitusi membebaskan kita untuk beragama sesuai keyakinan," jelasnya.
Din menambahkan, negara tidak boleh mencampuri wilayah keyakinan masyarakat. Penentuan Ramadhan, tegasnya, bukanlah domain pemerintah atau negara.
"Terawih 8 rakaat, atau mau berapa, pemerintah nggak ikut. Ini menimbulkan masalah karena pemerintah ikut campur. Seharusnya tidak perlu rapat isbat," ucapnya. (IS)
Berita Lainnya :
