Created on Tuesday, 09 July 2013 06:12 Published Date
Jakarta, GATRAnews - Pemprov DKI Jakarta sepertinya kehabisan cara untuk menata Pasar Tanah Abang. Dinas Perhubungan dan Satpol PP DKI Jakarta seringkal kewalahan dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di sentra bisnis pakaian terbesar di Asia Tenggara itu. Tak pelak lagi, peliknya pengaturan Tanah Abang, ditenggarai karena adanya permainan dan mafia oknum yang menerima bayaran hingga puluhan juta setiap tahunnya. Tak tanggung-tanggung, bayaran oknum tersebut antara Rp 12 - 24 juta setiap tahunnya.
"Memang masih berantakan. Mereka (pedagang) merasa sudah membayar badan jalan sekitar Rp 12-24 juta. Ada oknum yang bermain," ungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (8/7).
Ahok mengatakan Pemprov DKI akan mendorong paksa para PKL yang terlanjur membayar uang sewa tidak resmi itu kepada oknum. Dengan begitu, pelaku yang menyewakan lahan di badan jalan dapat diketahui untuk diambil tindakan tegas. "Ini sudah kayak mafia aja. Jalanan Jakarta disewa sama pedagang. Enak aja lu pada," tegasnya.
Mantan anggota Komisi II DPR RI itu, menambahkan DKI Jakarta telah mulai memperbaiki gedung Blok G Pasar Tanah Abang. Tujuannya agar dapat digunakan untuk menampung para pedagang yang membuka lapak usaha di badan jalan. "Kita lagi mempersiapkan, tapi sementara waktu masuk dulu ke lokasi resmi. Bayar harian bisa kok. Sebenarnya pemilik di dalam sudah ada. Lagi diberesin. Lebih layak di dalam daripada di jalan raya," ungkapnya.
Sementara itu, Kadis Perhubungan Udar Pristono mengungkapkan, Pasar Tanah Abang menjadi prioritas untuk penangan kemacetan. Tempat lainnya adalah Pasar Rebo, Jatinegara dan Pasar Minggu. (*/Zak)
Berita Lainnya :
