Kantor pemerintahan daerah Fuyang ditengarai dibangun dari hasil korupsi.
Cina menghentikan pembangunan sejumlah gedung pemerintahan selama lima tahun sebagai bagian dari pemberantasan korupsi.
Sejumlah gedung mewah yang dihentikan pembangunannya tersebut sebelumnya sempat memancing kemarahan publik menyusul skandal korupsi dalam proses pengerjaannya.
Salah satu bangunan yang mendapat kecaman dalam beberapa tahun terakhir adalah gedung kantor pemerintahan bergaya barat di kota Fuyang di provinsi Anhui, kawasan timur Cina.
Pembangunan gedung ini dilaporkan memakan biaya 30 juta yuan atau sekitar Rp50 miliar dan oleh warga sekitar disebut sebagai 'Gedung Putih'.
Proyek lain yang mendapat kecaman adalah gedung milik perusahaan obat BUMN yang dalam rangkaian foto menunjukkan gedung ini didekorasi mirip dengan Istana Versailles Prancis, lengkap dengan dinding dan lampu hias berlapis emas.
Sejumlah bangunan mewah lainnya dilaporkan dibangun di kawasan wisata pinggir pantai dimana para pejabat bisa menginap secara gratis atau dengan potongan harga yang sangat besar.
Kebijakan kemudian dikeluarkan Presiden Xi Jinping untuk menunjukkan bahwa Partai Komunis (CPC) berkomitmen dalam memberantas korupsi dan penghamburan uang negara.
Interior ini dianggap terlalu mewah bagi sebuah perusahaan obat.
Dalam perintahnya Xi Jinping melarang renovasi dan pengerjaan bangunan yang bertopeng pemugaran, demikian laporan koran Xinhua.
Xi Jinping dilaporkan berang karena sejumlah departemen dan otoritas lokal membangun kantor pemerintahan dengan melanggar peraturan, hal ini dianggap mencoreng citra CPC.
Larangan yang digambarkan sebagai sebuah ''penghentian seluruh pembangunan" berlaku bagi sejumlah bangunan termasuk pusat pelatihan, hotel atau motel pemerintahan, lapor Xinhua.
Disebutkan juga bahwa organisasi pemerintahan semestinya tidak menerima pengiklan atau donasi saat melakukan proyek pembangunan, atau bekerja sama dengan perusahaan swasta.
"Melarang pembangunan gedung pemerintahan baru adalah penting untuk membangun citra pemerintahan yang bersih dan juga untuk meningkatkan hubungan antara CPC dan rakyat dan menjaga citra CPC dan pemerintahan," demikian isi larangan tersebut.
Pemberantasan korupsi merupakan kebijakan utama Xi Jinping sejak dia menjadi pemimpin Cina awal tahun ini.
Dia telah memperingatkan bahwa "anggota partai yang melakukan korupsi dan menerima suap bisa menghadapi hukuman yang berat" sesuai dengan kebijakan Partai Komunis.
