Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok. (Faisal R Syam/Liputan6.com)
Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan banyak pengusaha yang mengeluh dan tidak puas dengan aturan Pemprov DKI. Aturan itu terkait kewajiban membangun fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).
"Pengusaha teriak-teriak menghambat lah, lambat lah. Ya kadang-kadang Anda nggak bisa muasin semua orang. Emangnya kita barang pemuas?" tegas politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (9/4/2014).
Menurutnya, apabila pengembang ingin mendapatkan SIPPT (Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah), mereka harus melaksanakan kewajiban fasos dan fasum.
Jika tidak, Pemprov tak akan mengeluarkan SIPPT. Hal itu membuat proyek pembangunan para pengembang menjadi terhambat. Begitu juga ketika dengan rencana penjualan lahan yang tak bisa dilakukan apabila belum ada keputusan dari tim ahli bangunan DKI.
"Lu belum bisa serahkan kewajiban fasos-fasum, ya nggak jalan-jalan. Kita nggak mau kasih SIPPT. Pokoknya kita nggak bisa muasin semua orang lah. Memangnya kita bahan pemuas?" tukas Ahok sambil tertawa.
(Raden Trimutia Hatta) ;
