POLHUKAM
Sabtu, 28 September 2013 01:34 wib
K. Yudha Wirakusuma - Okezone
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari meminta agar sistem di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), dibenahi terlebih dulu, sebelum menaikan anggaran belanja sumber daya manusia.
"Beresin dulu sistem, baru tingkatkan kesejahteraan karyawan," singkat Eva, dalam keterangannya di Jakarata, Jumat (27/9/2013) malam.
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa dugaan suap SKK Migas yang saat ini kasusnya tengah di tangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan disebabkan oleh faktor ekonomi.
"Lebih pada aturan main, mekanisme kerja yang korup. Jadi untuk mencegah korupsi, ubah cara kerja, aturan dan lain-lain yang rawan kecurangan. Bukan merubah nama, isi tetap," paparnya.
Remunerasi di Indonesia, lanjut Eva, gagal memberantas korupsi, karena 'isi' atau 'kultur' tetap. Lagipula, filosofi remunerasi adalah sebagai reward atas prestasi-prestasi sebelumnya. "Tidak ada perbaikan mekanisme. Kerja kok gaji dinaikkan," tutupnya.
Sebelumnya praktisi migas Maman Abdurrahman mengusulkan agar anggaran belanja sumber daya manusia (SDM) pegawai SKK Migas harus dibesarkan.
Hal tersebut agar bisa merekrut tenaga-tenaga kerja yang lebih berkompeten dan memiliki kemampuan teknikal sangat bagus agar bisa mengontrol tenaga-tenaga kerja di KKS yang juga secara kualitasnya bagus karena mereka digaji dan dibayar cukup besar.
"Kita berangkat dari konteks dewan pengawas, dewan pengawas harus dibuat terdiri dari tim yang profesional dan independen. Yang kedua adalah menaikkan gaji pegawai SKK Migas tiga kali lipat," paparnya. (put)
Berita Selengkapnya Klik di Sini 
