Menteri Agama Suryadharma Ali (kanan) melihat rambu yang digunakan petugas jamaah haji Indonesia ketika meninjau di Terminal Kudai, Mekkah, Arab Saudi.(Antara)
Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais berharap tidak ada politisasi atau unsur politik di balik penetapan status tersangka Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) yang juga Ketua Umum PPP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tengah hiruk-pikuk jelang Pilpres 9 Juli mendatang.
"Jangan ada politisasi, karena ini tahun politik juga," kata Amin Rais saat berada di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Kamis (22/5/2014).
Meski dirinya tidak mencurigai adanya politisasi di balik status rekan mitra Koalisi Merah putih dalam pemenangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta. Dirinya hanya mengingatkan kepada penegak hukum untuk teliti.
"Jadi yang penting harus sangat teliti. Tidak (curiga). Saya hanya wanti-wanti. Jadi kalau saya mengatakan hati-hati, (ibarat) mendung sedia payung (sebelum hujan) kan kelihatan. Gitu aja ya," ungkap dia.
Karena itu, dia menyerahkan agar kasus itu diproses secara hukum, jika memang memiliki bukti-bukti, maka penegak hukum harus mengungkapnya secara transparan.
"Kalau memang ada bukti-bukti, apa adanya. Dan diberikan transparansi, diberikan kesempatan juga untuk mendapatkan penasihat hukum dan lain-lainlah, seperti umum," ujar Amien.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi menilai kasus dugaan penyimpangan dana haji di Kementerian Agama yang dipimpin SDA itu bisa saja ada indikasi politisasi.
"Ya, kita bisa aja menduga. Tapi saya tidak tahu nih apakah ada unsur politis atau murni masalah hukum, kita belum tahu, belum pelajari kasusnya," tandasnya.
Sebelumnya, pihak KPK membantah penetapan SDA sebagai tersangka tak ada kaitannya dengan aktivitas politik yang sedang menggeliat.
"Tidak ada unsur politis. Tidak ada selain unsur penegakan hukum. KPK harus menyampaikan ini, terserah yang di luar mau menarik-narik ini ke politik. Itu urusan orang di luar KPK," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, hari ini.
(Anri Syaiful) ;
