Pages

Kamis, 22 Mei 2014

Sindikasi welcomepage.okezone.com
Berita-berita Okezone pada kanal welcomepage 
Pemecatan Udar, Bukti Pemprov DKI Usung Good Governance
May 22nd 2014, 12:24

Kamis, 22 Mei 2014 19:24 wib | Misbahol Munir - Okezone

Joko Widodo (Foto: Dok. Okezone)Joko Widodo (Foto: Dok. Okezone) JAKARTA - Pemecatan Udar Pristono sebagai Kadishub DKI Jakarta merupakan bukti bahwa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sebagai pengusung tata pemerintahan yang baik (good governance).  
 
Hal itu dikatakan Tim Kuasa Hukum Jokowi, Todung Mulya Lubis, di Jakarta, Kamis (22/5/2014).
 
"Tindakan itu adalah merupakan bukti penerapan asas good governance di Pemda DKI Jakarta untuk merespons dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bus Transjakarta," jelas dia.
 
Todung berharap semua pihak tidak memelintir kasus dugaan korupsi itu dan proses hukumnya demi melaksanakan kampanye hitam (black campaign) dengan memfitnah Jokowi, keluarga, maupun kerabatnya.
 
Pihkanya juga sudah melakukan inventarisasi usaha kampanye hitam tersebut demi mendiskreditkan Jokowi dan keluarga.
 
Pasalnya, kata dia, pengkaitan kasus tersebut dilakukan berdekatan dengan agenda pilpres yang tinggal beberapa bulan.
 
Tim Kuasa Hukum lainnya, Alexander Lay, menambahkan, pihaknya menghimbau semua pihak agar agenda penting lima tahunan ketatanegaraan Indonesia dalam memilih presiden dan wakilnya tak dinodai operasi hitam yang menghalalkan segala cara.
 
Meski demikian dia mengakui, bila Jokowi sebagai gubernur mengetahui adanya proses pengadaan itu karena menggunakan dana APBD DKI Jakarta 2013. Namun, sebagai gubernur, Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam teknis pengadaan bus tersebut.
 
"Sehingga tuduhan bahwa Jokowi terlibat dugaan mark up harga bus sama sekali tak berdasar," katanya.
 
Ketegasan Jokowi atas pembenahan birokrasi juga sudah terlihat dalam beberapa kebijakannya. Bahkan, belum genap dua tahun menjabat, Jokowi sudah melakukan banyak sekali rotasi posisi birkorat. Di antaranya lurah dan camat melalui lelang jabatan, serta wali kota, kepala suku dinas dan melalui pemberhentian dan penunjukan.
 
Tercatat, pada April hingga Juni 2013, Jokowi menciptakan sistem baru dalam penempatan birokrasi, yaitu lelang jabatan. Dan yang cukup mengejutkan adalah kebijakan Jokowi mengganti para kepala dinas di Jakarta antara lain Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan DKI, Taufik Yudi Mulyanto, Kepala Dinas Pendidikan DKI, dan Unu Nurdin Kepala Dinas Kebersihan DKI.
(hol)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions